Tepis Pernyataan SBY soal Potensi 'Kekacauan Politik', Megawati Bilang Pemilu Bukan Hal Baru
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bakal terjadi kekacauan atau chaos politik jika pemilu diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup.
"Janganlah kita melihat pemilu sebagai barang baru. Menurut saya, ada komen-komen menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, kalau ndak begitu, bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lha mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa akan bisa terjadi chaos," ujar Megawati usai acara menerima kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor pusat PDIP, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2023.
Megawati mengatakan Indonesia telah beberapa kali menggelar pemilu sehingga menilai pernyataan SBY itu tak tepat. "Karena bagi kami, kami melihat kita ini sudah berapa kali pemilu, dan pemilu pertama perlu diingat itu tahun 1955. Jadi, bukan barang baru," katanya.
Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
- ANTARA
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya diberitakan menanggapi cuitan mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana, lewat akun Twitter-nya yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
Proporsional tertutup adalah sistem pemilu dengan masyarakat hanya mencoblos partai. Sementara proporsional terbuka seperti sekarang ini, yang dicoblos juga adalah calegnya, sehingga yang suara terbanyak akan masuk ke parlemen walau di nomor urut bawah.
"Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan "chaos' politik," kata melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, dikutip Senin, 29 Mei 2023.
Selain berpotensi menimbulkan chaos politik, kata SBY, hal yang disampaikan oleh Denny Indrayana, apabila memang benar, maka akan membuat isu besar politik di Indonesia.
Denny Indrayana
- ANTARA/ Widodo S. Jusuf
"Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana 'reliable', bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," katanya.
SBY juga mempertanyakan soal UU Pemilu yang disebut bertentangan dengan konstitusi. Dia mengingatkan wewenang MK dalam isu tersebut.
"Benarkah UU Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat. Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka?" ucapnya.
SBY menyebut MK harus memiliki argumentasi kuat soal sistem pemilu proporsional terbuka yang dikaitkan dengan konsitusi. Hal itu bertujuan agar masyarakat di Indonesia dapat menerima dengan lapang dada.
"Ketiga, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," katanya.
