Survei LSI Denny JA Ungkap Anies Baswedan Bisa Terjegal Dapat Tiket Capres 2024

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonton Formula E
Sumber :
  • ANTARA/Syaiful Hakim

VIVA PolitikDirektur CPA LSI Denny JA, Ade Mulyana mengungkap beberapa hal yang akan menghambat Anies Baswedan mendapat tiket calon presiden pada Pemilu 2024. Saat ini, Anies Baswedan diusung sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.

Jokowi Bentuk Sekber Penguatan Moderasi Beragama Pakai Perpres 58/2023

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dengan metode multistage random samplong terhadap 1.200 responden pada 3-14 Mei 2023, melalui teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dan margin error +/- 2,9 persen.

“Terganggunya koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan karena beberapa hal, diantarahya bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke Mahkamah Agung (MA) agar kepengurusannya disahkan,” kata Ade di Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.

Jokowi Minta Ganjar Langsung Kerja Habis Dilantik, PDIP: Itu Kode Keras

Anies

Photo :
  • 1465484

Menurut dia, jika Partai Demokrat versi moeldoko yang disahkan, maka kemungkinan Partai Demokrat versi Moeldoko tidak akan mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Berganti pimpinan yang sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden yang diajukan.

Prabowo dan Ganjar Disarankan Gandeng Cawapres dari Tokoh NU, Ini Analisa Pakar

“AHY sendiri termasuk yang paling awal membuat pernyataan. Ujar AHY, gugatan hukum Moeldoko terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat melalui Peninjauan Kembali ke MA berujung untuk menggagalkan Anies Baswedan menjadi Capres 2024,” jelas dia.

Kedua, Ade mengatakan kasus hukum menimpa petinggi Partai Nasdem, yakni Johnny G Plate, yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8 triliun.

Pemberantasan korupsi, kata dia, memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun, konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa ini juga sebagai bagian dari tekanan politik. 

“Banyak menteri dan mantan menteri yang potensial bermasalah secara hukum. Pemberantasan korupsi atas Johny Plate dianggap tebang pilih. Ia pisau yang tajam untuk oposisi, tapi tumpul untuk kawan koalisi,” ujarnya.

Ketua

Photo :
  • 1445199

Selanjutnya, Ade menyebut bisnis Surya Paloh terkena dampak setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Jasa katering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. “Usaha properti milik Surya Paloh senilai Rp8 triliun macet, yang rencana dapat pinjaman bank pemerintah,” ungkapnya.

Sementara, Ade mengatakan jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket calon presiden untuk Anies gagal didapat pada Pemilu 2024. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

Menurut dia, Partai Nasdem saat ini (2019-2024) mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 59 kursi ini setara dengan 10,26 persen. Sedangkan, Partai Demokrat mempunyai kursi di DPR RI sebanyak 54 kursi, ini setara 9,39 persen. Lalu, PKS memiliki kursi di DPR RI sebanyak 50 kursi, ini setara 8,70 persen.

“Jumlah kursi dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menamakan sebagai koalisi perubahan sebanyak 163 kursi, ini setara dengan 28,35 persen,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya