- Istimewa.
Jakarta - Mantan politisi Partai Demokrat Roni Bahroni mendukung langkah Ketua Umum versi KLB Deli Serdang, Moeldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung (MA). Roni menyebut Moeldoko merupakan tokoh yang dicalonkan sejumlah pendiri Partai Demkrat.
Mantan Ketua DPRD Pandeglang periode 2009-2014 itu tak setuju Moeldoko dipersepsikan sebagai perampok Demokrat.
"Hal itu bukan merampok Partai Demokrat, namun karena dilamar oleh kader untuk memimpin Partai Demokrat," kata Roni dalam keterangannya, Selasa, 6 Juni 2023.
Bagi Roni, sosok Moeldoko layak memimpin Partai Demokrat. Ia pun menyebut langkah PK yang diajukan kubu Moeldoko sebagai upaya hukum terakhir yang sudah dilakukan sejak 2021.
Acara
- 1476948
Pun, ia menyindir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sosok sentral yang mencaplok kepemimpinan partai dari tangan Anas Urbaningrum. Dia menyebut SBY yang menumpang.
"Sejatinya SBY lah yang numpang dan ingin mencopet Partai Demokrat dengan cara mengotak-atik AD/ART PD. Dan menempatkan dirinya dan VR (Ventje Rumangkang) selaku pendiri dan menghilangkan nama 98 pendiri lainnya," jelas eks Ketua DPC Demokrat Pandeglang itu.
Ia menduga hal itu dimasukkan dalam AD/ART tahun 2020 versi Demokrat pimpinan anak SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyebut AD/ART Demokrat 2020 dibuat di luar arena Kongres yang menentukan AHY sebagai ketua umum meneruskan SBY.
Roni menilai kondisi itu yang menyebabkan Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi amburadul. Menurut dia, langkah sejumlah pendiri menginisiasi KLB di Deli Serdang pada Maret 2021 sebagai gerakan kontitusional untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat.
Dia menyinggung marwah partai yaitu dengan menjadikan partai milik rakyat, bukan partai milik keluarga Cikeas.
"Partai Demokrat telah didirikan pada 2001. Dan, SBY baru juga bergabung 2003. So, mana bisa dia mengklaim dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat," ujarnya.
