- istimewa
Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto absen dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, pada hari ini, Rabu, 7 Juni 2023. Ketua Umum Partai Gerindra itu disebut sudah punya agenda yang tak bisa ditinggalkan.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menjelaskan sebelumnya Kemenhan telah memberikan surat kepada DPR soal alasan ketidakhadiran Prabowo.
“Alasan yang diberikan adalah pada waktu yang bersamaan sudah memiliki agenda khusus sehingga tidak dapat ditinggalkan dan mendelegasikan kepada wakil menteri pertahanan,” kata Meutya mengutip isi surat Kemenhan dalam rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.
Politikus
- 1231239
Selain Prabowo, Muetya juga menginformasikan bahwa Panglima TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo pun absen dalam rapat bersama DPR hari ini.
Namun, Muetya memberikan apresiasi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali yang menghadiri undangan rapat Komisi I DPR.
“Karena kita juga perlu diupdate terkait hal-hal Papua, jadi tepat sekali beliau hadir,” kata Meutya soal hadirnya Kasad Dudung.
Sebelumnya, ramai dibicarakan soal proposal perdamaian Menhan Prabowo Subianto mengenai polemik Ukraina dan Rusia. Proposal Prabowo menuai pro dan kontra.
Bahkan, dari Komisi I DPR sampai meminta agar Prabowo hati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
Omongan Prabowo soal perdamaian Rusia-Ukraina disampaikan saat berpidato di forum Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023. Saat itu, Prabowo menyerukan upaya perdamaian antara Rusia - Ukraina.
Eks Danjen Kopassus itu mengusulkan beberapa poin di antaranya gencatan senjata, usulan penarikan mundur pasukan dari kedua negara sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata. Dengan penarikan mundur pasukan dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi.
Selain itu, Prabowo mencetuskan pembentukan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB. Kemudian, melakukan referendum di wilayah sengketa.
Namun, ide Prabowo itu ditolak mentah-mentah Ukraina. Sebab, usulan Prabowo itu dinilai menguntungkan Rusia.
