Percayakan ke MK, PDIP Tidak Ingin Cari Info Apa yang Diputuskan Soal Sistem Pemilu 2024
- PDI Perjuangan
Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya percaya sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), terkait keputusan sistem pemilu Indonesia. Dimana sistem proporsional terbuka yang telah digunakan sejak Pemilu 2009, saat ini digugat untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, PDIP selama ini taat terhadap apapun aturan main terkait sistem pemilu. PDIP menyiapkan daftar bakal caleg untuk bertarung di Pemilu 2024 dengan asumsi sistem proporsional terbuka. Itu disampaikan Hasto saat konferensi pers jelang Rakernas III PDIP hari ke dua di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023.
Awalnya Hasto mengatakan, jika sistem pemilu saat ini sudah berjalan untuk Pemilu 2024. Ia lantas menyinggung dan mengingatkan eks Wamenkumham, Denny Indrayana, bahwa yang mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka itu terjadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan. Yang merubah, ini untuk Pak Indrayana, Pak Denny, yang merubah sistem pemilu menjelang pencoblosan itu adalah zaman Pak SBY di bulan Desember 2008. Pemilu April. Itu dari tertutup menjadi terbuka," ujar Hasto.
Dia menegaskan, PDIP saat ini taat terhadap aturan main yang ada. Apalagi pihaknya menyiapkan Pemilu 2024 dengan asumsi dan strategi adalah masih menggunakan sistem proporsional terbuka.
"PDIP taat aturan main. Aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka, maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, bahwa mengajak semua pihak untuk percayakan sepenuhnya kepada MK terkait putusan perkara sistem pemilu.
"Kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau mau belajar dari pemilu serentak, dulu kan ada pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg yang dilakukan bersamaan, itu kan tidak otomatis berlaku. Itu kalau kita analogikan dari pemilu serentak," kata Hasto.
Hasto mengaku, PDIP tidak akan mencari tahu informasi A1 atau yang bersifat rahasia. Pasalnya, kata dia, hal tersebut hanya akan menciptakan konflik yang tidak perlu. Apalagi informasi dari sumber rahasia yang diklaim sebagai sebuah kebenaran, seperti yang awal-awal diungkap Denny Indrayana yang mengaku MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup.
"Tapi kami belum tahu dan kami tidak mencari-cari informasi yang rahasia, A1, itu harus dipertanggungjawabkan, informasi yang kemudian menciptakan konflik yang tidak perlu, informasi yang A1 dari sumber rahasia yang dirahasiakan yang diklaim sebuah kebenaran. Kita percayakan, sikap PDIP, terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, jangan kita berspekulasi sebelum putusan diambil," ujar Hasto.
"PDIP secara ideologis memang mendorong proporsional tertutup tapi kami taat pada aturan main bahwa sekarang ini kami menyusun caleg dengan sistem proporsional terbuka," sambungnya.
