Hasto Sindir SBY soal Pernyataan Terjadi 'Chaos Politik' Jika MK Ubah Sistem Pemilu
- ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, orang yang menyebut akan terjadi chaos politik ke depannya, hanya untuk mengganggu agenda Pemilu 2024 mendatang.
Diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai akan terjadi chaos politik, jika Mahkamah Konstitusi (MK) benar memutuskan sistem pemilu di Indonesia menjadi tertutup atau coblos partai.
"Jadi hal-hal terkait dengan chaos dan sebagainya di situlah sekiranya ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya, mengganggu agenda pemilu yang berlangsung secara periodik," kata Hasto saat konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023.
Oleh sebab itu, kata Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan cawe-cawe guna memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan menyukseskan Pemilu 2024.
"Di situlah Pak Jokowi akan cawe-cawe. Presiden Jokowi akan cawe-cawe demi loncatan kemajuan agar bonus demografi yang akan terjadi 13 tahun lagi itu betul-betul dapat dipersiapkan sebaik-baiknya," kata Hasto.
Hasto menegaskan, PDIP dan Partai demokrat merupakan partaj yang menjunjung tinggi Pancasila. Oleh sebab itu, lanjut Hasto, persaingan politik antar partai tidak harus menggunakan instrumen negara.
"Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar, sosok Partai Demokrat, sosok yang memahami sistem berdasarkan Pancasila, sosok yang mengedepankan jiwa-jiwa kerakyatan, sehingga enggak ada kemudian menggunakan instrumen negara untuk mengahadapi lawan politiknya," pungkasnya.
Presiden
- 1428875
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya diberitakan menanggapi cuitan mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana, lewat akun Twitter-nya yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
Proporsional tertutup adalah sistem pemilu dengan masyarakat hanya mencoblos partai. Sementara proporsional terbuka seperti sekarang ini, yang dicoblos juga adalah calegnya, sehingga yang suara terbanyak akan masuk ke parlemen walau di nomor urut bawah.
"Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan "chaos' politik," kata melalui akun Twitter-nya @SBYudhoyono, dikutip Senin, 29 Mei 2023.
Selain berpotensi menimbulkan chaos politik, kata SBY, hal yang disampaikan oleh Denny Indrayana, apabila memang benar, maka akan membuat isu besar politik di Indonesia.
"Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana 'reliable', bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia," katanya.
