Ketua KPK Ambisi Berantas Korupsi ala China dengan Menertibkan Partai Politik dan BUMN
- Antara/Dhemas Reviyanto
Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sempat meminta tambahan anggaran kepada DPR RI untuk tahun 2024. Anggaran tersebut diminta Firli dengan total Rp 295 miliar untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan menertibkan partai politik.
Firli Bahuri mulanya mengatakan ingin menambah anggaran untuk memperkuat program prioritas nasional yang telah dilakukan KPK.
"Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK Rp 1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp 249.668.818.000," ujar Firli Bahuri kepada wartawan dikutip pada Jumat, 9 Juni 2023.
Ilustrasi:
- 1337119
Program KPK pada tahun 2024, katanya, salah satunya program politik cerdas berintegritas hingga lanjutan program desa antikorupsi. KPK berharap untuk bisa menyukseskan seluruh program prioritas maupun unggulan dalam rangka mewujudkan program prioritas nasional. “Kami masih butuhkan anggaran sebesar Rp 249.668.818.000," kata Firli.
Menurutnya, pada tahun 2024, ada empat program yang akan diambil dari tujuh program prioritas nasional. Hal itu ditujukan guna memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi.
"Program politik cerdas dan berintegritas, kita ingin ajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah baik provinsi, kota, kabupaten, akan ikuti pendidikan antikorupsi. Karena kami ingin tak ada lagi anggota legislatif, kepala daerah, terlibat korupsi," kta Firli.
Program tersebut juga merujuk pada negara lain yang sukses membebaskan negaranya dari praktik korupsi. Ia menegaskan ingin memberantas korupsi di lembaga penyelenggara negara.
Ilustrasi
- 1104768
"Ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok (China): [dalam waktu] sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktik korupsi. Apa yang dikerjakan? Tertibkan parpol, menertibkan penyelenggara negara, menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil melaksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.
