Golkar dan PPP Dukung Siapapun Dipilih Jokowi untuk Menkominfo Pengganti Johnny Plate
- YouTube VIVA
Jakarta – Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mendukung siapapun yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo, terlepas orang parpol atau non-parpol, untuk menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal tokoh yang akan menjadi Menkominfo. Menurut Nurul, itu merupakan hak prerogatif Presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden, jadi kita tunggu saja. Kan beliau sudah mengeluarkan statement akan ada kejutan untuk penggantinya Menkominfo," ujar Nurul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.
Menkominfo Johnny G Plate Tersangka
- VIVA/M Ali Wafa
Nurul juga tidak mau mengomentari terlalu jauh mengenai waktu yang tepat Jokowi mengumumkan Menkominfo. Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki waktu favorit mengumumkan menteri kabinet.
Senada Nurul, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) juga menyebut pengganti Johnny Plate merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. PPP tidak mempersoalkan apakah presiden mengangkat tokoh dari parpol atau nonparpol untuk menjadi Menkominfo.
"PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan siapa kader bangsa terbaik untuk menduduki jabatan politik itu. Apakah dari parpol atau dari luar parpol itu semua kewenangan dari presiden Jokowi," kata Awiek.
Presiden Jokowi mengaku telah memiliki nama yang akan mengisi posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ditinggalkan oleh Johnny G Plate karena terjerat kasus korupsi.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan setelah membuka Rakornas Pengawasan I
- ANTARA/Indra Arief Pribadi
“Udah, tapi nunggu,” kata Jokowi menjawab pertanyaan awak media mengenai nama pengganti Menkominfo, saat meninjau harga pangan di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Senin.
Jokowi mengatakan masih menunggu hari yang tepat untuk mengumumkan pengganti Plate. “Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan. Tunggu hari,” katanya.
Pakar: Penambahan Kementerian yang Direncanakan Prabowo Harus Ubah Regulasi
Pakar ilmu politik menjelaskan wacana presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian dari jumlah semula 34 menjadi 40 kursi harus mengubah regulasi.
