Anis: Tidak Boleh Ada Satu Capres yang Bisa Klaim Dirinya Capres Umat
- Partai Gelora
Jakarta – Tidak boleh ada satu pun calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yang berhak untuk mengklaim dirinya didukung oleh umat.
Itu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Gelora (Gelombang Rakyat) Indonesia, Anis Matta. Menurutnya, itu adalah hal yang prinsipil.
"Saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks pilpres kita saat ini, tidak ada satu capres pun, siapapun dia yang bisa mengklaim dirinya, bahwa dia adalah satu-satunya "capres umat"," kata Anis Matta dalam keterangannya, dikutip Rabu 13 September 2023.
Itu disampaikan Anis, dalam program Anis Matta Menjawab Episode #13 dengan tema "Adakah Capres Umat dalam Pilpres 2024?" yang tayang di kanal YouTube Gelora TV. Dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar.
Jika ada klaim didukung umat, menurutnya sama artinya akan menggunakan politik identitas dalam tema kampanye-kampanye. Hingga akhirnya kekhawatiran terjadinya polarisasi politik dan pembelahan, bisa terjadi dan semakin dalam lagi. Dia mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019.
"Jadi tidak boleh ada satupun capres yang boleh mengklaim dirinya sebagai capres umat. Ini yang perlu saya garis bawahi, karena kita akan menyaksikan orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran. Padahal itu sebenarnya, adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal seperti pada Pilpres sebelumnya," jelas eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu menilai, umat harus bisa memaksakan agendanya kepada para capres baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan, agar diperjuangkan.
"Justru umat sekarang ini yang harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden agar memperjuangkan agenda umat Islam di Indonesia. Maka kita persilahkan semua capres memperjuangkan agenda umat," tegas Anis Matta.
"Semua capres bisa memperjuangkan agenda umat," lanjutnya.
Lanjut Anies, dinamika politik saat ini perubahannya sangat cepat. Bahkan bisa berubah tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Anis juga mengungkit sejarah, dimana negara pernah dipimpin oleh perwakilan umat baik dari Muhammadiyah dan juga NU.
"Waktu itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia jadi pucuk pimpinannya. Ketua MPR-nya Pak Amien Rais itu Muhammadiyah dan Presidennya Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu NU (Nahdlatul Ulama), ditambah Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Itu dianggap mewakili seluruh umat, karena bisa memberikan manfaat ke publik yang terbesar," katanya.
Sehingga saat berbicara soal Indonesia, maka tidak bisa dilepaskan dari umat Islam. Apalagi menjadi mayoritas, sehingga berbicara Indonesia maka tidak lepas juga dari umat Islam secara keluruhan, dan bukan mewakili kelompok kecil
"Karena itu kita tunduk pada nilai dasar ini, yaitu manfaat publik. Karena orang yang duduk disitu tidak mewakili kelompok kecil, tapi semua. Maka bahaya sekali ketika mencalonkan seseorang yang menggunakan pendekatan sempit untuk membuat kampanye. Itu bahaya, karena kita akan mengalami benturan demi benturan, dan benturan akan terlalu banyak," ungkapnya.
Semua pihak menurut Anis, perlu untuk mencari akar dari berbagai persoalan lebih dalam lagi. Dalam pandangannya, ada 3 hal yang membuat banyak pihak salah paham.
Pertama adalah tabiat agama, kedua adalah tabiat negara, dan yang ketiga adalah tabiat politik.
"Jadi yang ingin saya jelaskan, bahwa pada akhirnya banyak orang yang justru merusak agama, kalau kita menggunakan pendekatan sempit dalam kampanye. Sebab, kandungan agama adalah kebenaran dan abadi," katanya.
Karena itu, lanjut Anis Matta, dalam proses politik seperti Pilpres saat ini, perlu upaya untuk mempertemukan agama dan negara.
"Seperti saya jelaskan tadi, kandungan agama itu adalah kebenaran dan abadi, dia akan terus bertumbuh didukung oleh negara atau tidak. Kekuatannya akan sangat dinamis untuk melindungi agama. Tetapi ketika berbicara tabiat politik, kita ingin semua proses politik itu menggunakan negara untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama sekarang," ujarnya.
Meski demikian, Anis mengaku tidak bisa mencegah bila ada yang menggunakan kekuatan agama sebagai representasi dukungan umat. Tapi lanjut dia, publik juga bisa menilai apa tujuan sebenarnya, yakni ingin menghindari manfaat terbesar bagi orang banyak atau umat.
"Semua capres sekarang menjadi sholeh, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery, apakah dia bisa mendatangkan manfaat lebih besar atau tidak. Meski secara subyektif kita mendukung Pak Prabowo, karena dia kita nilai bisa mendatangkan manfaat lebih besar untuk umat. Tapi kita ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda umat. Dan umat harus memaksakan agendanya kepada seluruh capres diperjuangkan, sehingga tidak ada lagi klaim sebagai satu-satunya representasi umat," pungkasnya.
