Relawan Tim 8 Beberkan Konsep 'Welfare State' Ala Prabowo Subianto
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Pernyataan bakal capres Prabowo Subianto soal upah buruh dinarasikan negatif oleh sejumlah pihak. Omongan Prabowo terkait itu disampaikan dalam acara tema 'Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia Yang Hijau, Inklusif dan Unggul'.
Koordinator Nasional TIM 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBPP) Wignyo Prasetyo turut angkat bicara. Dia meminta pihak yang menyudutkan Prabowo agar melihat dan memahami secara utuh pernyataan Menteri Pertahanan tersebut.
“Bila kita memahami secara utuh pernyataan Prabowo , itu lah konsep Prabowo tentang welfare state, negara kesejahteraan rakyatnya termasuk buruh," kata Wignyo, dalam keterangannya, Sabtu, 11 November 2023.
Dia mencontohkan maksud Prabowo seperti negara mensubsidi perumahaan untuk pekerja. Kemudian, negara bisa juga menyediakan tempat tinggal gratis untuk pekerja.
Tes Kesehatan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka
- VIVA/M Ali Wafa
Ia menuturkan tempat tinggal jadi bagian penting untuk pekerja seperti buruh. Sebab, untuk wilayah perkotaan, biaya untuk kos itu mencapai Rp800 ribu-Rp1 juta perbulan.
"Itu sudah menggerus komponen upah. Makanya mereka biasanya ngontrak atau ngekos rame-rame 3 sampai 4 orang 1 kamar," ujar Wignyo.
Namun, menurutnya, jika negara beri tunjangan perumahan, maka pekerja buruh bisa tinggal nyaman tanpa harus mengeluarkan kocek untuk biaya kos. "Apalagi negara menyediakan tempat tinggal mereka,” jelas Wignyo.
Pun, dia menambahkan perlu juga negara menyediakan fasilitas-fasilitas lain seperti transportasi, kesehatan, sekolah hingga perguruan tinggi untuk anak-anak buruh.
“Apalagi plus subsidi makan siang. Jadi, memang gak akan ada peluang saling cekik antara pengusaha dan buruh,” jelas Wignyo.
Prabowo Subianto, Konser Pilpres Santuy Ojo Rungkad PSI
- VIVA/M Ali Wafa
Lebih lanjut dengan kondisi itu, maka pengusaha menjalankan produksi dengan nyaman. Buruh pun menurutnya bisa terpenuhi kebutuhan hidup secara layak dan tak akan banyak tuntutan.
"Kita ambil contoh misalkan dengan upah yang paling rendah seperti Jawa Tengah saat ini, dengan 2 juta per bulan," ujarnya.
"Jadi saya ulangi, kalau pekerja dengan subsidi perumahaan, transportasi, kesehatan, pendidikan dan lain lain, maka buruh-buruh ini bekerja dengan tenang," jelasnya.
Tapi, menurut dia, aspek kenaikan upah minimum juga perlu diperhatikan. "Enggak layak kalau cuma Rp2 juta perbulan. Singkatnya itulah konsep dari welfare state,” tutur Wignyo.
