Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Moeldoko: Urusan Polhukam Posisinya Baik

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang beri skor 5 soal penegakan hukum era pemerintahan Jokowi tengah jadi perhatian. Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko pun ikut menanggapi penilaian yang diberikan Ganjar.

Jokowi akan Bisiki Prabowo soal Potensi Besar dari Budi Daya Ikan Nila Salin

Menurut Moeldoko, urusan politik, hukum dan keamanan (polhukam) cukup bagus di era Jokowi. “Ya, saya pikir di pemerintahan ini urusan Polhukam itu menempati posisi yang cukup baik,” kata Moeldoko, Senin, 20 November 2023.

Dia mengklaim penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi ada peningkatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH). Kata dia, penilaiannya tersebut merujuk hasil survei yang telah dilakukan sejumlah lembaga survei di Indonesia.

Ganjar Ngaku Siap jadi Oposisi Prabowo, Senior PDIP Bilang Itu Murni Pribadi Bukan Partai

“Bidang korupsi ada peningkatan sedikit. Tapi, secara keseluruhan, sektor Polhukam itu cukup bagus posisinya. Kan ada surveinya. Penilaiannya, survei yg mengatakan itu,” ujar eks Panglima TNI tersebut

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Tanggapi Isu Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Ganjar Ingatkan Buruknya "Politik Akomodasi"

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum di masa Presiden Jokowi punya nilai jeblok dengan angka 5 alias jeblok. Ganjar beri skor tersebut karena ditanya dari skala 1 sampai 10.

"Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar saat ditanya pemantik dialog Zainal Arifin Muchtar dari UGM saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar, Sabtu, 18 November 2023.

Bagi Ganjar, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 itu sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia. Namun, kata Ganjar, nilai itu kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres dan cawapres.

Kata dia, dari situ, muncul persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi. Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ikut membuat jeblok.

"Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ujar eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya