Soal Intel Ikut Rapat Internal Partai di Palu, PDIP Bilang Begini
- PDIP
Sulawesi Tengah - DPD PDIP Sulawesi Tengah (Sulteng) membantah kabar adanya pihak intelijen dari kepolisian yang mengikuti agenda rapat internal di Palu, beberapa waktu lalu.Â
Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin membenarkan pihaknya memang sempat mengadakan kegiatan Rakerda internal di wilayah Palu.Â
Ilustrasi simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
Dalam rapat tersebut, Muharram Nurdin memastikan tidak ada satupun pihak luar yang disebut mengikuti agenda yang dibuka oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersebut.Â
"Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada," kata Muharram Nurdin kepada wartawan, Rabu, 22 November 2023.
Di sisi lain, Muharram mengaku dirinya memang tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai, lantaran harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun, berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, ia memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta Rakerda.
"Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu," jelasnya.
Oleh sebab itu, Muharram menegaskan tidak ada satupun pihak intel yang disebut-sebut mengikuti rapat internal. Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan pihak DPP beserta TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk mengklarifikasi isu tersebut.Â
"Bahwa laporan ada intel di dalam sudah kita klarifikasi, tapi saya menganggap clear saja karena memang sampai sekarang tidak ada laporan dari staff saya seperti itu," kata Muharram.Â
"Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itukan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut Staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa," imbuhnya.
Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho juga memastikan seluruh jajarannya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk pengerahan intelijen kepada partai politik.
"Polri sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat poltik praktis. Polri fokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman damai dan sejuk," tegasnya.Â