- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Badan Kehormatan (BK) DPR RI tidak bisa maksimal memproses laporan masyarakat, terutama soal rendahnya keaktifan dan kehadiran legislator dalam rapat di DPR. Ketua BK DPR Gayus Lumbuun menilai kemelut yang terjadi diantara anggota BK merupakan salah satu penyebab tak maksimalnya badan yang dia pimpin.
"Yang anda tadi tanyakan mengenai sekian banyak aduan itu, tidak terproses," kata Gayus sebelum Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.
Gayus yakin jika BK dibenahi dengan baik, terutama mengenai masalah soliditas internal dan diakomodasinya Gerindra dan Hanura untuk memenuhi kehendak undang-undang dan tata tertib DPR, "Semua aduan dapat segera diproses dengan baik."
Gayus menjelaskan Pasal 80 ayat 1 Tatib DPR RI menyatakan bahwa BK harus terdiri dari fraksi-fraksi dengan komposisi proporsional. "Semua fraksi di DPR harus terakomodasi dalam BK. Kenyataannya sampai saat ini hal itu belum dijalankan," kata dia.
Gayus mengaku khawatir keputusan BK, termasuk pembuatan kode etik baru atau revisi kode etik, tidak bisa dianggap sah karena ada dua fraksi yang tidak ikut serta. "Apakah bisa dikatakan kode etik BK itu mengikat padahal ada dua fraksi yang tidak ikut?" kata Gayus. (umi)setiap
Momen Presiden Joko Widodo jadi Saksi Nikah Anak Wamenaker Afriansyah Noor
Presiden Joko Widodo bersama Yanda Zaihifni Ishak menghadiri acara pernikahan putri dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.
