Politikus PKS Prihatin Jokowi Tak Paham Kedudukan BRIN soal Orkestrasi Penelitian
- Istimewa/Biro Pers Istana Kepresidenan
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto prihatin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak paham kedudukan BRIN dan Kemendikbudristek.
Hal tersebut menanggapi pidato presiden di Konvensi dan Temu Tahunan Forum Rektor di Surabaya, dimana presiden menyebut BRIN harus menjadi orkestrator penelitian bersama Bappenas mendorong berbagai penelitian di perguruan tinggi.
“Pidato Jokowi tersebut sangat melenceng dari UU Sisnas-IPTEK. Karena dalam Undang-Undang itu, BRIN dinyatakan sebagai pelaksana dan integrator riset nasional. Sebaiknya Sekretariat Presiden meralat soal ini. Khawatir peneliti di BRIN yang tengah lesu semakin lesu dan tidak mau lagi melakukan riset. Apalagi sekarang ini di dalam BRIN melebur para peneliti dari seluruh lembaga riset baik BATAN, LAPAN, BPPT, LIPI, dan Balitbang Kementerian," kata Mulyanto, Selasa, 16 Januari 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
- DPR RI
Menurut Mulyanto, sejatinya DPR setuju jika BRIN menjadi integrator atau orkestrator. Asalkan pemerintah menghidupkan kembali BATAN, LAPAN, BPPT, LIPI, dan Balitbang Kementerian teknis, yang sekarang melebur ke dalam BRIN.
Karena itu, menurut Politikus Fraksi PKS ini, Presiden harusnya lebih dahulu mengubah undang-undangnya bila ingin mengoptimalkan peran BRIN menjadi orkestrator penelitian sebagaimana yang disampaikan.
“Presiden harus bisa mensinkronkan antara tugas dan fungsi lembaga dengan amanat Undang-Undang yang ada. Presiden jangan asal perintah. Padahal kenyataannya jauh dari ketentuan UU," ujar mantan peneliti BATAN ini
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan perguruan tinggi memiliki tugas menjadi lembaga riset. Maka dari itu, Presiden Jokowi memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk menjadi orkrestrator penelitian.
Hal itu disampaikan Kepala Negara ketika membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 15 Januari 2024.
“Disisi lain perguruan tinggi juga punya tugas yaitu jadi lembaga riset. Kuncinya disini,” kata Jokowi.
Menurut dia, perguruan tinggi punya tugas mulia yaitu menjadi lembaga riset karena memiliki dosen yang sangat banyak, baik S1, S2, S3. Serta juga memiliki tenaga peneliti serta puluhan ribu mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah bangsa.
“Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kepada BRIN untuk jadi orkestrator penelitian, bersama Bappenas untuk merancang kebutuhan riset kita,” ujarnya.
Tentu, kata dia, untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi itu apa, memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan itu apa dan yang paling penting kuncinya ada di perguruan tinggi.
“Kuncinya di perguruan tinggi itu risetnya, bukan di BRIN. Itu yang harus mulai kita geser. Orkestratornya boleh dari BRIN, tetapi perguruan tinggi, peran untuk riset dan development-nya betul-betul diperkuat,” jelas dia.
AHY: ATR/BPN Berantas 19 Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Negara Rp 893 Miliar
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan capaiannya kementeriannya setelah melalui 100 hari kerja sebagai Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
