Hasto Geram Bendera PDIP Diturunkan saat Jokowi Kunker di Gunungkidul tapi PSI Tidak
- PDI Perjuangan
Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto geram terhadap aparat saat Presiden Jokowi kunjungan kerja di Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Saat itu, aparat menurunkan bendara PDIP yang berada di bahu jalan.
Hasto kesal karenabendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak diturunkan pada saat yang sama. Maka itu, ia merasa tak ada keadilan oleh aparat kepolisian.
"Kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh Undang-undang. Tetapi mengapa bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan. Sementara, bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan?" kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.
Ilustrasi simbol PDIP dalam Peringatan Bulan Bung Karno 2023
- VIVA/M Ali Wafa
Hasto menyampaikan berdasarkan penjelasan Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, semalam sebelum kedatangan Jokowi aparat kepolisian dengan mobil dan tank hingga brimob dikerahkan untuk keliling Gunungkidul.
Ia juga heran karena rakyat seakan dianggap sebagai ancaman. Menurutnya, hal seperti itu bukan pertama kali terjadi.
Lalu, dia juga mencontohkan, insiden yang menimpa seorang loyalis Jokowi bernama Muhandi Mawanto meninggal karena dikeroyok pada 24 Desember 2023. Kemudian, pada 30 Desember 2023 terjadi pengeroyokan relawan pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah oleh oknum aparat TNI.
Selanjutnya, ada insiden terbaru di Gunungkidul yakni pendukung Ganjar-Mahfud bernama Ade Hermawan juga diduga dianiaya. Peristiwa penganiayaan itu terjadi saat menyambut kedatangan Jokowi dengan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Bapak Jokowi, Kami Sudah Pintar. Kami Pilih Ganjar!”
Hasto menyimpulkan, demokrasi Indonesia sedang berada di titik krisis. Dia tak heran apabila para akademisi turun gunung seperti yang terjadi di UGM dengan Petisi Bulaksumur.
Dia pun menyampaikan harapan ke Jokowi agar merespons dengan sikap yang mewujudkan keteladanan.
"Setidaknya apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi, Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparat penegak hukum tidak boleh bersikap seperti itu kepada rakyat," ujarnya.
PSI: Putusan MA tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah Tak Ada Hubungannya dengan Kaesang
Wakil Ketua Umum PSI memastikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas umur pencalonan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan sang ketua umum Kaesang Pangarep.
