- Galih Purnama (VIVA)
Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief meminta capres nomor urut 1, Anies Baswedan legowo dan mengakui kemenangan versi hitung cepat capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Andi lantas menyinggung nama Politikus PPP Sandiaga Uno, yang dianggapnya sudah bisa menerima hasil hitung cepat yang memenangkan Prabowo-Gibran di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Perubahan belum selesai, menurut Anies. Kita hargai itu. Tapi, sebaiknya Anies harus mengakui kemenangan 02 versi quick count seperti yang dilakukan Sandi Uno," kata Andi Arief dalam cuitan akun media sosial X pribadinya @Andiarief__, Kamis, 15 Februari 2024.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief usai diperiksa KPK
- ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Andi juga mengaku heran dengan sikap capres nomor 3, Ganjar Pranowo yang belum mau mengakui kekalahannya.
"Saya juga heran dengan Ganjar," kata Andi Arief.
Sebelumnya, Politikus PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Mantan cawapres pada Pemilu 2019 itu mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas perolehan suara terbanyak dalam hasil hitung cepat atau quick count.
“Juga selamat kepada, berdasarkan per jam 15.47 WIB, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang menempati suara terbanyak berdasarkan hasil quick count sementara,” kata Sandiaga Uno.
Ketua Bapilu PPP Sandiaga Uno di Kota Bogor
- VIVA/Muhammad AR
Menteri Pariwisata itu juga mengucapkan terima kasih kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena PPP mendapatkan kesempatan untuk berjuang dalam Pemilu 2024.
Sandiaga lantas mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Paslon 1, Anies dan Muhaimin yang telah menyelesaikan kampanye dan mendapatkan hasilnya,” kata Sandiaga Uno.
Apindo Usul di Kabinet Prabowo-Gibran Ada Kementerian Perumahan dan Perkotaan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru.
