Bawaslu Tak Mau Tanggapi Wacana Hak Angket Terkait Pemilu 2024

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
Sumber :
  • Bawaslu

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya tidak dapat mengomentari wacana penggunaan hak angket DPR RI, untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hak angket mencuat setelah diusulkan capres nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo.

Ali Ngabalin Kasih Bocoran soal Kemungkinan Jokowi Sowan Lagi ke Megawati

Selain PDIP yang mengaku solid mengusulkan hak angket ini, beberapa partai juga menyatakan mendukung. Termasuk dari Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS dan PKB) yang di pilpres mengusung pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar. Tapi mereka menunggu langkah PDIP.

"Untuk hak angket, Bawaslu tidak bisa mengomentari hal apapun tentang hal tersebut," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. 

Bagja menekankan, hak angket adalah hak DPR RI yang tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945. Dimana disebutkan kalau DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa fokus Bawaslu yakni terhadap penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Yang sampai sekarang penyelenggaraan sudah masuk tahapan rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami tidak bisa berkomentar apa pun mengenai hal tersebut," imbuhnya. 

M. Qodari Sebut Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati Terganjal Sikap Ambigu PDIP
Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadiri Rakernas PDIP di Ji Expo, Jakarta.

Rocky Gerung Prediksi Megawati Berani Pilih jadi Oposisi: PDIP Selama Ini Terlalu Pragmatis

Rocky Gerung menyebut jauh lebih bermutu karena demi dalil demokrasi jika PDIP oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Marwah PDIP harus kembali

img_title
VIVA.co.id
14 April 2024