Program Makan Siang Gratis Dibahas di Kabinet, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

Kepala Badan BP2MI
Sumber :
  • VIVA/ Natania Longdong

Jakarta -Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani mengatakan tak tepat jika program makan siang gratis dibahas di dalam sidang Kabinet Indonesia Maju atau pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

img_title Bicara Beda Presiden dan Pemimpin, Megawati: Pemimpin Selalu Diuji Konsistensinya

Diketahui, program itu merupakan janji kampanye dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Janji Prabowo-Gibran anehnya yang membayar Pak Jokowi," kata Benny dikutip Kamis, 29 Februari 2024. 

img_title Pesan Megawati untuk 150 Wisudawan STIPAN, Bicara soal Korupsi hingga Rakyat Kecil

Kepala BP2MI Benny Ramdhani.

Photo :
  • Youtube tvOne

Benny mengatakan, program tersebut seharusnya dibahas dalam pemerintahan selanjutnya, bukan pada pemerintahan Presiden Jokowi. 

img_title Bongkar Dugaan Makar terhadap Prabowo, Bareskrim Fokus Telusuri Pemufakatan hingga Persiapan Aksi

"Kalau secara ideal siapa yang berjanji dan beruutang adalah mereka yang membayar," kata dia.

Benny lantas menyinggung soal etika bernegara dalam memimpin sebuah negara, sehingga tak pantas program capres-cawapres dibahas oleh pemerintah saat ini.

"Ini kan masalah etika kenegaraan dan masalah anggaran pendapatan belanja negara. Kalaupun pada saatnya siapa pun yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri sudah bicara soal ini. Jokowi mengatakan tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai program makan siang gratis yang diusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, 26 Februari 2024. 

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik terkait yang disampaikan (program makan siang)," kata Jokowi di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.

Kepala Negara mengungkapkan, dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara, ia menyampaikan, program-program presiden terpilih di Pemilu 2024 harus dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Enggak ada, hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam RAPBN 2025," kata Jokowi.

Pembahasan itu dilakukan, lanjut Jokowi, agar presiden terpilih bisa melakukan penganggaran dengan lebih cepat dan mudah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro

Bareskrim Sisir Medsos dalam Kasus Dugaan Makar oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Cs, Ada Apa?

Penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Bareskrim Polri kini tidak hanya mengandalkan dokumen.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut