Mardiono Kasih Kode Keras PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan partainya siap bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Prabowo-Gibran sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Ya, iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," kata Mardiono di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin, 15 April 2024.

Mardiono enggan berikan jawaban tegas saat ditanya apakah PPP menjadi partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bergabung ke Prabowo-Gibran.

Pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Photo :
  • Istimewa

Dia hanya menyebut PPP masih tergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ia hanya bilang pemerintahan Prabowo-Gibran belum dilantik.

"Ya sekarang saya kan belum bisa menjawab karena kan PPP masih menjadi Koalisi Indonesia Bersatu yaitu koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo ya. Nanti untuk pemerintahan yang baru itu kan belum dilantik," ujar dia.

Namun, ia melempar kode keras terkait langkah ke depan PPP. "Jadi, kalau koalisi ya tentu nanti untuk langkah yang ke depan ya, kita nanti dengan pemerintahan yang baru ya tentu kita akan membicarakan itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Mardiono mengatakan sejauh ini belum ada pembicaraan di dalam internal PPP yang membahas soal bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu Prabowo Siapkan Kabinet Gemuk 40 Menteri, Airlangga: Belum Pernah Dibahas

"Ya kita belum membicarakan itu kok, karena kita sekali lagi kami masih koalisi dengan Indonesia ya, tapi di bawah pimpinan Pak Jokowi," ujar dia.

Prabowo Bocorkan Gaya Kepemimpinannya: Saya Ingin Jadi Diri Sendiri dengan Tulus
Ketua Steering Comittee (SC) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP, Djarot Saiful Hidayat

Soroti RUU Kementerian Negara, PDIP: Jangan Cuma Bagi-bagi Kekuasaan

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti Revisi Undang-undang Kementerian Negara yang sedang bergulir di DPR RI. PDIP mewanti-wanti agar Revisi UU Kementerian Negara tidak han

img_title
VIVA.co.id
17 Mei 2024