Paman Bobby Nasution Ambil Formulir ke PDIP
- FB
Medan – Sempat menjadi sorotan diangkat jadi Pelaksanaan Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, ternyata paman dari Wali Kota Medan Bobby Nasution, yakni Benny Sinomba Siregar mengambil formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan di DPD PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan.
"Iya (paman Bobby Nasution) ngambil formulir dari PDIP," ucap Bendahara DPC PDIP Kota Medan, Boydo HK Panjaitan kepada wartawan di Kota Medan pada Kamis, 16 Mei 2024.
Wali Kota Medan Bobby Nasution di acara PDIP
- Dokumentasi PDIP
Boydo mengungkapkan bahwa Benny Siregar mengambil formulir pendaftaran beberapa hari lalu. Tapi, belum ada konfirmasi hingga saat ini kapan formulir tersebut akan dikembalikan ke Kantor DPD PDI Perjuangan Kota Medan.
"Tetapi, belum mengembalikan formulirnya Benny Sinomba Siregar. Ini Tulang (paman) Bobby," jelas Boydo.
Untuk diketahui, penjaringan bakal calon Wali Kota Medan, yang dilakukan DPD PDIP Kota Medan, berakhir Rabu kemarin, 15 Mei 2024. Boydo mengungkap pihaknya berencana akan memperpanjang masa pendaftaran.
"Memang kita sebenarnya sudah target sampai kemarin, tapi kayaknya kita memperpanjang untuk pendaftaran penjaringan itu," jelas Boydo.
Boydo mengungkapkan, Benny mendaftar di PDIP memiliki hak sebagai warga negara Indonesia untuk maju bertarung di Pilkada Kota Medan 2024.
"Yang pasti instruksi dari DPP dan DPD PDIP, seluruhnya boleh kita jaring untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali Bobby Nasution karena berkhianat kepada PDI Perjuangan," ucap Boydo.
Boydo menambahkan tidak mempermasalahkan dari keluarga menantu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk mendaftarkan diri. Yang dilarang keras mendaftar ke PDIP adalah Bobby Nasution.
"Berarti di luar Bobby kita terima dengan selapang-lapangnya, walaupun opungnya (kakek), tulangnya (pamannya)," tutur Boydo.
Soal Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, PDIP Buka Pintu Dialog dengan Fraksi Lain: Ada Pidana di Situ
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan bahwa PDIP sangat terbuka untuk berdialog bersama fraksi lain di parlemen soal menindaklanjuti putusan MK terkait
