Banggar DPR Catat Sederet Program yang Harus Dilanjutkan Prabowo
- DPR RI
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan ada sejumlah agenda strategis yang harus dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto periode 2024-20249 mendatang. Sehingga, kata dia, mempermudah pemerintahan Prabowo melakukan penyesuaian untuk pelaksanaan program-program strategis.
Menurut dia, ketegangan geopolitik telah menjelma menjadi ancaman laten aktivitas ekonomi. Karena hal itu, dalam sekejap harga komoditas global bisa melonjak, kurs rupiah terhempas dalam hitungan jam dan hari.
“Gejolak eksternal makin sulit kita prediksikan. Dalam sekejap pula, merambat, menekan ketahanan ekonomi nasional. Tekanan eksternal ini mengancam karena belum kuatnya sektor pangan, energi, dan tata kelola devisa,” kata Said di Jakarta pada Rabu, 5 Juni 2024.
Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU
- VIVA/M Ali Wafa
Di dalam negeri, Said mengatakan Indonesia menghadapi hempasan angin buritan. Hempasannya tidak mendorong ekonomi nasional, malah menjebak perekonomian nasional dalam pusaran yang nyaris tak berujung. Booming harga komoditas di tahun 2022, lanjut dia, kian memperkaya lapisan ekonomi atas, kesenjangan sosial kian menganga.
“Angka kesenjangan sosial kian melebar. Semester 1 tahun 2024, gini rasio telah menyentuh 0,388 lebih tinggi dibandingkan semester 1 tahun 2023 yang berada di level 0,384. Kita bandingkan dengan tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, angka gini rasio saat itu di level 0,380. Kue kemakmuran harus dinikmati bersama, kecenderungan naiknya kesenjangan sosial ini harus dikendalikan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, seluruh agenda pembangunan yang dijalankan selama ini belum mampu mengangkut seluruh rakyat keluar dari lembah kemiskinan ekstrim. Padahal, pemerintah punya target penghapusan kemiskinan esktrim di tahun 2024. Konvergensi program atas penghapusan kemiskinan ekstrim telah dijalankan.
“Jika realisasinya hingga 2024 penghapusan kemiskinan ekstrim belum tuntas, kita fasilitasi melalui RAPBN 2025 agar pemerintah tetap bisa menuntaskannya,” jelas Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI) ini.
Menurut dia, hempasan angin buritan membuat perekonomian nasional terjebak dalam pusaran pertumbuhan lima persenan. Padahal, lanjutnya, yang dikejar waktu untuk bisa naik kasta menjadi negara maju di 2045. Momentumnya dengan memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2036.
