Ketua Banggar DPR Usul ke Prabowo Bentuk Kementerian Haji: Beban Kemenag Sudah Berat
- DPR RI
VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan pembentukan Kementerian Haji agar meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Said, beban atau tupoksi Kemenag sudah sangat berat. Beban itu, bahkan, melingkupi semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari persoalan pendidikan agama, baik itu Bimas Islam, Kristen Katolik, Hindu, hingga Konghucu.
“Pada saat yang sama di Kemenag juga menangani bab sedekah, wakaf, dan ada juga haji tiap tahun yang bebannya sangat berat. Itu pun lahir sesuai UU ada kewajiban ada direktorat yang menangani sertifikasi halal,” kata Said dikutip laman dpr.go.id, Selasa, 18 Juni 2024.
Rapat kordinasi penyelenggaraan ibadah puncak haji, DPR dengan Kemenag di Mekah
- Media Center Haji 2024 / Evy Rachmawati
Ia menilai Kemenag memikul beban berat sehingga tugas-tugasnya belum dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, kata Said, relasi antara Kemenag dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), juga dinilai kurang memiliki chemistry yang baik.
“Karena itu menurut saya agar ini mulus ke depan urusan haji, jadikan kementerian sendiri yang itu langsung nyambung antara BPKH sebagai pengelola keuangan haji sekaligus dengan Kementerian Haji. Nah di Kementerian Haji juga ada tentu dari Kemenag yang selama ini dikelola, khusus juga di Kemenag ada pengelolaan yaitu Dana Abadi Umat,” jelasnya.
Politisi fraksi PDIP itu menegaskan dengan adanya kementerian yang khusus tersebut membuat tata kelola haji diharapkan lebih efektif, efisien, bahkan langsung targeted, karena mengupayakan perbaikan dari hulu hingga hilir. Dari mulai jemaah belum berangkat, hingga pulang kembali ke Tanah Air.
Ia yakin bahwa penyelenggaraan haji belum ada perubahan yang fundamental jika beban yang sangat diberat ditangani sendiri oleh Kemenag.
Karena, kata dia, ruang kendali seorang Menteri Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan pendidikan keagamaan termasuk membahas persoalan aktual.
”Sehebat-hebatnya seorang menteri yang rantainya begitu panjang, itu akan berat melakukan pengawasan. Saya yakin kalau haji dipisah dari Kemenag. Kemenag akan lebih fokus pada isu-isu keagamaan aktual, pada saat yang sama Kementerian Haji juga akan fokus persoalan yang selama ini haji,” ujar wakil rakyat asal Madura ini.
Ia berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 kelak, mempertimbangkan usulan ini. Persoalannya, tambah Said, bukan pada menang atau kalah dalam Pemilu, melainkan persoalan haji ini berkaitan dengan kesejahteraan umat dan kemampuan Kemenag menangani persoalan haji.
“Soalnya bukan menang atau tidak (pilpres). Ini bagian dari sumbangsih pemikiran kepada presiden terpilih. Saya hanya usulkan, dari sekian banyak (tupoksi) itu Kemenag nampaknya perlu dipisah dari Kementerian Haji,” tuturnya.
