Keras! TB Hasanuddin soal Data PDN Diretas: Ini Kecelakaan atau Kebodohan Nasional

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin mengkritik keras serangan ransomeware ke Pusat Data Nasional (PDN) yang menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh. Ia mengaku heran dengan berulangnya peristiwa kebocoran data dan peretasan sistem yang terus terjadi.

img_title DPR Soroti Alokasi Anggaran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Pantura Jawa

"Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya?" kata TB Hasanuddin saat rapat kerja dengan BSSN dan Kominfo di Gedung DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Karena apa?  Prihatin. Kita sudah hampir lima tahun bekerja sama mitra terutama dengan mitra BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif," sambungnya

img_title Ditanya soal Usulan Jumlah Wapres 3 Orang, Ketua DPD Lontarkan Komentar Menohok

Hasanuddin lantas membacakan ada 26 laporan dari lanskap keamanan siber Indonesia tahun 2023 ke DPR RI ada sebanyak 1.101.229 insiden. "Tetapi terus-terus saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi," ujar Hasanuddin.

img_title Respons Menohok Kejagung soal UU Perampasan Aset, Singgung Aset Riza Chalid, Jurist Tan hingga AK

Selanjutnya, politikus PDIP itu juga mempertanyakan sejauh mana forensik digital dilakukan untuk menemukan pelaku peretasan. "Sekarang kan kita di kunci, kodenya di mereka, kita diminta menebus, kan tidak mungkin. Sekarang ini saya mohon terbuka ini seperti apa forensik digital yang dilakukan? Saya mau tahu," ungkapnya

Sebelumnya, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tak bisa dipulihkan, akibat serangan Ransomware sejak 20 Juni 2024.

"Data yang kena (serangan Ransomware) tidak bisa dipulihkan lagi," kata Herlan

Herlan mengklaim, pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSB), Kemenkominfo, Bareskrim, dan sejumlah tenant layanan pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut.  

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tapi, dari sumber daya yang dimiliki, data di PDNS 2 Surabaya yang terdampak tidak dapat diselamatkan.

Kendati demikian, Herlan memastikan, data yang tidak bisa dipulihkan itu tidak akan disalahgunakan pelaku peretasan. "Kondisi data itu terenkripsi, tapi di tempat. Sekarang sudah kami isolasi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (dua kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Gali Masukan Revisi UU K3, Komisi IX Pastikan Seluruh Pekerja Peroleh BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI berkomitmen bahas RUU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada 2027 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul

img_title
VIVA.co.id
22 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut