Bawaslu Beri Jaminan Pilkada 2024 akan Tertib dan Lancar
- VIVA/Rosikin
Jakarta - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja optimis kesuksesan strategi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bakal berjalan baik dengan melibatkan beberapa pihak terkait.
"Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara dan peserta pemilu serta kontribusi dari masyarakat,” kata Bagja kepada wartawan, Jumat, 12 Juli 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja
- VIVA/Rosikin
Bagja juga menekankan, dukungan dari Pemerintah Daerah terkait dengan fungsi anggaran yang dibutuhkan penyelenggara. Kata dia, anggaran diperlukan juga untuk keamanan dan data kependudukan.
"Pemda juga punya peran untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, damai, tertib dan lancar, serta mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih,” ujarnya.
Dari sisi penyelenggara, lanjut Bagja, harus taat mekanisme dan prosedur pelaksanaan. Tidak melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang. Terutama, Bawaslu dengan cara berpikir yang utuh, tidak parsial, memandang untaian proses sebagai sebuah kesatuan.
”Cara Bawaslu dan jajarannya mengawasi pemilu menjadi prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan. Penentuan metode pengawasan ini tentunya mempertimbangkan aspek kelembagaan, aspek lokalitas wilayah pengawasan, serta berbagai potensi kerawanan,” kata Bagja.
Bagja menambahkan, Bawaslu sebagai pengawal pemilu dan demokrasi harus mampu mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan secara adil, demokratis dan legitimate, serta mendorong kepercayaan rakyat terhadap prosedur demokrasi dalam menjembatani proses transisi kekuasaan.
“Peran krusial Bawaslu ini dapat dijalankan dengan dukungan seluruh elemen kebangsaan, salah satunya terbuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang secara sadar dan aktif terlibat untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilu,” imbuhnya.
Transparasi Penghitungan Suara Berbasis Digital Dipersoalkan di Sidang UU Pemilu
Moh Sabar Musman selaku pemohon mempersoalkan transparansi penghitungan suara pemilu berbasis aplikasi atau digital, di MK saat sidang pengujian UU Pemilu atau
