Diajak Gabung KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024, PKB: Belum Final

Waketum PKB, Jazilul Fawaid
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengaku partainya diajak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. 

Gus Muhaimin Hadiri Pelantikan Paus Leo, PKB Sebut Cermin Relasi Lintas Iman

“Kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya, ini kan juga belum," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gis Jazil di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari
Geger Grup FB 'Fantasi Sedarah', Komisi III: Tak Bermoral, Harus Ditangkap!

Meski begitu, Jazilul meminta agar tidak ada kesimpulan bahwa PKB bergabung ke dalam KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. Sebab, PKB sampai saat ini masih mempertimbangkan usulan DPW PKB DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

"Jadi sampai sekarang belum bisa ditarik kesimpulan yang final. Lebih mendekati kepada apa yang menjadi keputusan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta," ucap Jazilul.

Sekjen PKB ke Pentolan Panji Bangsa: Jangan Batasi Siapapun untuk Bergabung, Rekrut Sebanyaknya

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menjadi plus di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini karena adanya partai politik (parpol) lain yang bergabung ke dalam koalisi tersebut.

"Oh iya, pasti KIM plus, gitu sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Saat ditanya partai politik mana yang akan bergabung ke dalam KIM, Dasco masih enggan membeberkan. Dasco meminta semua pihak menunggu kejutan terkait KIM plus itu.

"Ada, nanti tunggu kejutan," tuturnya. 

Elite PKB diskusi dengan tim monitoring dari KPK.

Datangi Markas DPP PKB, Tim KPK Bahas Tata Kelola Parpol hingga Bantuan Dana Banpol

Dalam diskusi, petinggi PKB menyoroti tingginya biaya politik di RI. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kecilnya dana bantuan politik.

img_title
VIVA.co.id
19 Mei 2025