Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Harus Terintegrasi dengan Pemerintah Pusat

Cagub dan cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno deklarasi pemilu damai
Sumber :
  • VIVA/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal fokus membenahi masalah utama yang ada di Jakarta ketika mendapat amanah menjadi Gubernur nantinya bersama Rano Karno. Salah satu masalah yang akan diselesaikan Pramono ialah banjir.

Menteri Lingkungan Hidup ‘Pelototi’ Pembongkaran Bangunan Setelah Banjir Puncak

Ia menilai pemerintah pusat harus saling terintegrasi dengan Pemerintah Daerah untuk menangani masalah banjir.

"Jadi untuk hujan di Jakarta atau banjir ini sebenarnya penanganannya harus terintegrasi dengan pemerintah pusat," kata Pramono di Jakarta pada Jumat, 27 September 2024.

Gubernur Pramono Pantau Jakarta dari New York Selama Seminggu

Cagub dan cawagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno deklarasi pemilu damai

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

Ia menyebut pemerintah pusat sudah membuat Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi yang sangat efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, Pemerintah Daerah harus membantu upaya penanganan banjir dengan mengoptimalkan pengoperasian pompa air.

HIPMI Jaya Dukung Program Pramono Anung Bangun Taman Terpadu di Jakarta Selatan

"Pemerintah pusat kan sudah membangun dua waduk utama di Sukamahi dan Ciawi. Itulah yang menjadi kenapa sekarang sudah mulai berkurang banjir di Jakarta. Tetapi, tidak kalah pentingnya di hulunya di Jakarta sendiri, maka pompa-pompa harus disiapkan dari sekarang, baik di Ancol, di Marina, di Sentiong, itu juga harus disiapkan," ujar Pramono.

Selain waduk, Pramono juga menilai pengerjaan proyek sodetan harus segera diselesaikan untuk mengatasi banjir, mengingat Indonesia sebentar lagi akan memasuki musim hujan.

“Turap maupun sodetan yang harus diselesaikan sekarang kan sudah hampir selesai. Saya yakin sekarang ini walaupun sudah musim hujan, terutama di beberapa daerah yang dulu menjadi langganan pasti akan mulai berkurang. Tetapi, daerah-daerah baru yang padat dan ada daerah resapannya digunakan untuk membangun apartemen atau tempat sarana umum lainnya. Inilah yang menjadi persoalan baru dan itu harus diatasi," imbuhnya. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin

Perkuat Mitigasi Pascabanjir, DPRD Bekasi Tegaskan Legalitas Proyek Pemulihan Kawasan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, bicara soal pascabencana banjir besar yang melanda tujuh kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

img_title
VIVA.co.id
15 Juli 2025