Temui Kapolda Banten, Mahasiswa Ingin Polri di Pilkada

Aliansi BEM Banten bersilaturahmi dengan Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto
Sumber :
  • Istimewa

Banten, VIVA – Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturhmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Jumat 27 September kemarin. Silaturahmi yang berlangsung di Markas Polda Banten tersebut dalam rangka pengawalan Pilkada serentak 2024 agar berjalan damai dan demokratis. 

Kotak Kosong Menang, KPU Sebut Pilkada Ulang Rencananya Digelar September 2025

Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, pertemuan dengan Kapolda lebih fokus membahas seputar Pilkada. Menurutnya, mahasiswa ingin penegak hukum, terutama Polri untuk netral serta menjaga agar berjalan demokratis dan damai. 

“Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi pilkada damai,” kata Gymnastiar kepada wartawan, Kamis 3 Oktober 2024.

KPU Gandeng Sejumlah Pihak untuk Cegah Hoaks dan Polarisasi di Pilkada 2024

Ilustrasi pilkada serentak 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Menurutnya, mahasiswa kembali mengingatkan agar kepolisian tetap netral agar tercipta pilkada yang kondusif. “Dan meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas,” ujarnya.

Antisipasi Kericuan Debat Ketiga Pilgub Sumut, Polisi Gelar Rakor Bersama Kedua Tim Paslon

Selain mahasiswa, kalangan akademisi di Provinsi Banten juga mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum dalam gelaran Pilkada 2024. Hal tersebut dikatakan dekan Fakultas Hukum Untirta Ferry Fathurokhman.

"Jadi kita juga dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," kata Ferry.

Menurutnya, potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya