HMI Ingatkan ASN dan Penegak Hukum Netral di Pilkada

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang
Sumber :
  • Istimewa

Serang, VIVA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turut menyikapi proses pilkada Banten, terutama soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum. Netralitas adalah kewajiban agar tercipta Pilkada damai dan demokratis.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

Bahkan secara khusus, HMI menyuarakan pesan ini saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi, Jumat kemarin, 4 Oktober 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Provinsi Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," ujar Eman melalui siaran pers, Minggu 6 Oktober 2024.

img_title Mensos Gus Ipul Lantik Ribuan Guru Sekolah Rakyat, Titipkan 8 Pesan Moral

Ilustrasi pilkada serentak 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Pihaknya juga menuntut agar Pemerintah Provinsi Banten segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak pada calon tertentu. Termasuk para penjabat bupati/wali kota agar benar-benar netral.

img_title Semangat Hari Pahlawan, Pemerintah Perkuat Perhatian terhadap Kesejahteraan Pekerja

“Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegas Eman.

HMI akan terus memantau dengan ketat, dan jika ditemukan pelanggaran, akan siap menggelar aksi yang lebih besar lagi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," kata Eman.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut