Soroti Kemiskinan, PDIP Sampaikan Selamat Bekerja untuk Prabowo-Gibran
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah menyampaikan selamat bekerja kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024.
"Selamat bekerja kepada Presiden Prabowo," kata Said dalam keterangannya.
Said lantas menyinggung ada beberapa agenda strategis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial jadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan.
Menurut Said, selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih belum progresif. Padahal, pada 2014 tingkat kemiskinan mencapai 10,96 persen.
Kemudian, pada Maret 2024 penduduk miskin mencapai 9,03 persen.
"Selama 10 tahun tingkat kemiskinan hanya turun 1,93 persen, apalagi kita juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa," kata Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah
- ANTARA
Pada tahun 2014 tingkat kesenjangan sosial (rasio gini) mencapai 0,414 dan Maret 2024 di level 0,379 atau turun 0,035.
Maka itu, Said menyebut Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif. Hal itu mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja.
Kedua, Said menuturkan, Prabowo perlu memberi perhatian besar untuk perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
Pasalnya, kata Said, sejak mandatori anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara di tahun 2003 sampai sekarang atau 21 tahun yang lalu. Namun, mayoritas angkatan kerja kita sebanyak 149 juta, sebanyak 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah.
Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah jadi negara berpendapatan menengah atas. Apalagi, jadi negara high income country.
Ketiga, selama 10 tahun terakhir Indonesia belum bisa keluar dari ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal, keduanya adalah hal pokok yang menyangkut ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa dan negara.
Dijelaskan dia, selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar. Ekspor sektor pertanian Indonesia mencapai 61,4 miliar dolar AS, sedangkan impor mencapai 98,46 miliar dolar AS, ada defisit sebesar 37 miliar dolar AS.
Dengan kurs Rp15.400, nilai impor hasil pertanian Indonesia mencapai Rp569,8 triliun.
Pada periode 2014-2023 impor migas mencapai angka fantastis, yakni 278,5 miliar dolar AS dengan kurs Rp15.400/dolar AS, maka nilai impor migas 9 tahun terakhir mencapai Rp4.288,9 Triliun.
Dikatakan Said, memang tak mudah menghadapi persoalan ini. Sebab, hal itu melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Namun, inilah yang bakal menjadi tantangan Prabowo-Gibran ke depan.
