Cagub Abdul Razak Soroti Merosotnya Inovasi Pelayanan Publik di Kalteng

Ilustrasi/Layanan publik
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Palangkaraya, VIVA - Calon Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 4, Abdul Razak menyoroti kemunduran inovasi publik di provinsi tersebut. Menurut dia, kepemimpinan 8 tahun terakhir ini di Kalimantan Tengah dinilai menyandang status sebagai provinsi dengan inovasi pelayanan publik yang paling rendak di Indonesia.

Batal Gugat Hasil Pilgub Jakarta ke MK, RK-Suswono Terima Nasib Kalah?

Padahal, kata Razak, Provinsi Kalimantan Tengah ini dikenal sebagai gudangnya inovator pada 2015 silam. Bahkan, lanjutnya, pernah dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah inovasi pelayanan publik terbanyak se-Indonesia.

“Kalteng pernah tercatat sebagai gudangnya inovator, pekerja keras, dan cerdas. Namun, itu dulu sekitar tahun 2015,” kata Razak dalam keterangannya pada Minggu, 10 November 2024.

Gugat Hasil Pilgub Sumut ke MK, Edy Rahmayadi Cs Siapkan 83 Bukti Dugaan Kecurangan seperti Parcok

Ilustrasi/Layanan publik

Photo :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Saat ini, Razak menilai Kalimantan Tengah dalam posisi terpuruk karena mengalami penurunan peringkat inovasi pelayanan publik secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024, Razak menyebut Kalimantan Tengah saat ini berada di posisi ke-33 dari 38 provinsi di Indonesia menyangkut inovasi pelayanan publik.

Edy Rahmayadi Gugat Hasil Pilgub Sumut ke MK, Bobby Nasution: Tinggal Kita Ikuti

"Ini adalah sebuah ironi dan kondisi yang sangat miris,” ujarnya.

Maka dari itu, ia melihat kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah sekarang ini sudah berlangsung dua periode telah gagal menciptakan prestasi yang signifikan terutama dalam hal pelayanan publik yang mengalami kemunduran, bukan malah membangun inovasi baru.

Contohnya, kata dia, pelayanan publik kesehatan di Kalimantan Tengah masih tidak ada inovasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan, lebih dari 1 juta warga Kalimantan Tengah tidak memiliki jaminan kesehatan atau akses BPJS. Artinya, mereka tidak terlindungi dalam hal pembiayaan kesehatan.

Oleh karenanya, Razak menyebut perlu ada reformasi mendasar pada sistem pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah. Dengan hanya 800 dokter yang tersedia untuk melayani 2,7 juta penduduk, rasio ini jauh dari standar pelayanan kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO.

Jadi, ia menilai angka ini memperlihatkan betapa mendesaknya upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. “Saat ini, masyarakat kita yang bekerja di sektor informal atau di pedalaman terpaksa mengandalkan pengobatan yang seadanya karena tidak terjangkau layanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.

Dengan demikian, Razak berjanji akan melakukan perubahan besar dalam inovasi pelayanan publik jika terpilih menjadi Gubernur Kalimantan Tengah pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Menurut dia, inovasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Jika diberi mandat, kami akan memulihkan posisi Kalteng di tingkat nasional dalam hal inovasi pelayan publik dan birokrasi, sehingga provinsi ini dapat kembali menjadi contoh bagi daerah lain,” jelas dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya