Jelang Pencoblosan Pilkada, DPR Minta Dukcapil Buka 24 Jam

Ilustrasi E-KTP.
Sumber :
  • VIVA/Muhammad A.R

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar selalu buka selama 24 jam.

img_title Ada Demo Mahasiswa di DPR hingga Bundaran HI, Catat 14 Jalur Alternatif agar Tak Terjebak Macet

“Saya kira dalam konteks pelayanan publik yang baik. Saya minta tolong, mungkin sudah, cuman mengingatkan saja hari-hari ke depan kalau bisa Dukcapil buka 24 jam,” kata Rifqinizamy dikutip Kamis, 21 November 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rifqi menjelaskan permintaan tersebut agar memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el) bisa terlayani dengan baik.

img_title Demo di DPR hingga Monas Hari Ini, Ini Rute Alternatif untuk Hindari Macet

Petugas merekam data identitas warga pada pembuatan e-KTP di Kelurahan Palmerah, Jakarta, Kamis (25/8/2016)/Ilustrasi.

Photo :
  • ANTARA/Rivan Awal Lingga

“Kalau ada persoalan-persoalan, misalnya terkait support blangko dan seterusnya yang tidak ada, cepat koordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Rifqi.

img_title DPR Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Kepentingan Asing

Selain itu, Rifqi mengungkapkan, permintaan itu berkaitan dengan pemberian perlakuan khusus kepada pemilih pemula menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

“Pertama, mereka pertama kali memilih. Kedua, usianya 17 tahun jelang pemilihan. Normatifnya tidak membutuhkan KTP-el,” kata Rifqi.

Dia menambahkan, KTP elektronik berfungsi untuk memastikan setiap warga negara bisa memilih ke tempat pemungutan suara (TPS).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung hingga 23 November 2024 yakni pelaksanaan kampanye. Sementara jadwal hari-H pemungutan suara pada 27 November 2024.

Ilustrasi TNI

DPR Buka Peluang Revisi UU Peradilan Militer Dipercepat, Tak Harus Tunggu Tenggat 2028

DPR membuka peluang untuk mempercepat revisi UU Peradilan Militer setelah MK memberi tenggat dua tahun untuk memperbaiki aturan peradilan anggota TNI.

img_title
VIVA.co.id
29 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut