PAN Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Bilang Tak Ada Pembentukan Pansus
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Muncul isu kemungkinan DPR akan membentuk Panitia Khusus atau Pansus terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun buka suara.
Ketua Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan Fraksi PAN dukung penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Pertamuna. Ia bilang tak ada rencana pembentukan Pansus di Komisi XII terkait kasus ini.
Dia mengingatkan agar publik jangan terpengaruh isu yang tak jelas. Putri mengatakan kasus Pertamina biar ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung.
“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja," kata Putri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 7 Maret 2025.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulhas, Futri Zulya Savitri
- Istimewa
Putri menyampaikan DPR tak akan mengintervensi proses hukum. Namun, kata dia, DPR tetap mendorong agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang merusak perusahaan pelat merah tersebut.
“Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” lanjut Putri.
Kemudian, ia menambahkan agar kasus ini jadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional untuk berbenah.
“Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
