VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklarifikasi tudingan Lembaga Survei Nasional yang menyebutkan bahwa dirinya menjadi sumber kegagalan pemerintah di bidang ekonomi.
Hasil survei LSN menyebutkan Jusuf Kalla dinilai sebagai sumber kegagalan dalam pemerintahan bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalla dinilai simbol kegagalan dalam bidang ekonomi, khususnya gagal mengendalikan kenaikan harga pokok.
"Saya perlu sampaikan tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang bertujuan mensengsarakan rakyat," ujar Kalla saat jumpa pers akhir tahun Partai Golkar di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2008.
Menurut Kalla, yang ada justru mengurangi atau menyelesaikan masalah, meskipun tampak berat. Namun, langkah itu perlu diambil justru untuk mengurangi kesengsaraan di belakang hari. "Itu seperti minum obat, hari ini pahit tapi kita bisa sembuh."
Dia memberikan contoh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, jika harga BBM tidak dinaikkan sejak dua tahun lalu dari Rp 2.000 jadi Rp 2.500, kemudian naik lagi menjadi Rp 4.500 per liter, pada dua tahun lalu, negara ini sudah bangkrut.
"Jika itu yang terjadi, kita lebih sengsara karena subsidi mencapai Rp 400 triliun tahun lalu," katanya. "Indonesia tidak bisa bikin apa-apa."
Menurut dia, justru itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Dia mengingatkan tidak mungkin, pemerintah mengambil kebijakan yang senang saja. "Jika mau senang saja, kita harus berhenti memimpin negara."
Kalla mengakui terkadang tidak ada pemimpin yang berani menjelaskan atas kebijakan yang tidak populis. Karena itu, sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, apapun jabatannya, keputusan harus dijalankan.
"Ini tidak ada urusan populis atau tidak populis, kadang kalau terlalu populis justru menyengsarakan rakyat."
Pembiayaan Kendaraan Listrik Meningkat 338 Persen
Mandiri Utama Finance sebagai anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan, kembali menyelenggarakan MUF Auto Fest 2024 di Jakarta dan digelar
