Aksi Teror KKB Terus Berulang, Pemerintah Diminta Prioritaskan Perlindungan HAM di Papua
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA - Aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang terus berulang jadi sorotan luas. DPR minta Pemerintah dan aparat penegak hukum bisa segera menyelesaikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua sehingga hak asasi manusia (HAM) warga Papua bisa terpenuhi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kejahatan yang terus dilakukan berulang oleh KKB Papua. Menurut dia, aksi KKB tak boleh dibiarkan.
“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Andreas, dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2025.
Andreas prihatin dengan aksi keji KKB baru-baru ini yang menewaskan 11 pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kebiadaban KKB tak berselang lama usai KKB menembak 6 guru dan tenaga kesehatan hingga tewas.
Menurut dia, insiden teror di Yahukimo harus jadi alarm bagi pemerintah untuk segera hadir dalam melindungi HAM di tanah Papua.
"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira
- DPR RI
Aksi keji KKB jadi sorotan dengan 11 penduang emas dibunuh dan 2 lainnya disandera. Insiden itu terjadi di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April 2025.
Diduga kuat pelaku yang melakukan teror adalah KKB yang menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.
"Para korban dalam peristiwa ini adalah masyarakat sipil yang tengah berjuang mencari penghidupan. Mereka bukan bagian dari kelompok bersenjata, melainkan warga biasa yang berharap akan masa depan yang lebih baik," sebut Andreas.
Lebih lanjut, Andre bilang kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil di Papua sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi negara Indonesia.
Maka itu, politikus PDIP itu minta agar aparat keamanan dan pemerintah bisa segera mengakhiri kekerasan di Bumi Cenderawasih.
"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," tuturnya.
Andreas menyampaikan, negara tak hanya dituntut untuk hadir secara reaktif dalam penanganan pasca-kejadian. Namun, juga mesti secara proaktif membangun sistem perlindungan, dan pendekatan sosial.
Selain itu, ia menyebut perlu penguatan kehadiran negara dengan pembangunan yang adil dan bermartabat.
"Termasuk perlindungan yang sama untuk masyarakat di Papua, baik pendatang maupun orang asli Papua," ujar politikus PDIP itu.
