Komisi II: Ada 7 Daerah Gugat Hasil PSU ke MK

Anggota DPR RI, Dede Yusuf
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta, VIVA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan dengan penyelenggara pemilu soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pada Senin, 5 Mei 2025.

img_title Apresiasi Sudaryono, Apkasi dan Wabup Kendal Dukung MBG Jadi Penilaian Insentif Fiskal

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan terdapat 7 daerah yang mengajukan gugatan kembali Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabutapen Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

img_title Pramono Bakal Undang Klub Sepak Bola Asing dan Kepala Daerah Berbagai Negara saat Perayaan 5 Abad Jakarta

“Dari 19 daerah yang telah selesai menyelenggarakan PSU tersebut, ada 7 daerah yang kembali mengajukan PHP kepala daerah ke MK,” kata Dede dalam rapat.

Rahayu Effendi dan Dede Yusuf

Photo :
  • instagram

img_title Pengakuan Mengejutkan 2 Saksi dari KPU soal Ijazah Jokowi di Sidang Dokter Tifa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf

Photo :
  • DPR RI

Dede menjelaskan hari ini secara bersamaan MK bakal membacakan putusan dismissal. Namun di tanggal yang sama, ini juga sudah ada 7 gugatan sengketa kembali hasil PSU tahap 3 yakni kluster 16 dan 19 April 2025 yang didaftarkan ke MK.

“Ada 7 pihak yang menggugat hasil PSU di 5 daerah dari 9 daerah yang telah menggelar PSU pada 16 dan 19 April 2025 tersebut, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hasil dismissal 5 daerah ditolak, masih lanjut Barito Utara dan Talaud,” ucap dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dengan begitu, Dede menerangkan 8 daerah hasil PSU tidak dipersoalkan lagi ke MK yakni Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bungo, Kota Sabang, Kabupaten Parigi Motong, Kota Serang, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Atas penyelenggara PSU di 19 daerah yang telah selesai menyelenggarakan PSU, Komisi II sangat fokus untuk mengetahui laporan dari KPU RI terhadap kualitas tahapan penyelenggaraan, sosialisasi ke masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PSU di 19 daerah,” jelas Dede.

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut