Datangi Markas DPP PKB, Tim KPK Bahas Tata Kelola Parpol hingga Bantuan Dana Banpol

Jakarta, VIVA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim KPK yang datang ke markas PKB adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring beserta tim.

Salah satu elite DPP PKB yang menerima tim KPK adalah Wakil Ketua Umum DP Cucun Ahmad Syamsurijal. Dia menuturkan kedatangan tim KPK untuk mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan PKB. 

"Terimakasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapapun, karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun di markas DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025.

Cucun juga menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Kondisi itu menurutnya berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.

"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader parpol," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.



Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal.

Photo :

• Istimewa

Menurut dia, kondisi itu seperti terjadi  kebingungan partai politik untuk penyerapan. "Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," jelas Cucun.

Pun, ia menambahkan dalam diskusi terkait urgensi dana banpol dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab, bagi dia, tingginya biaya pemilu bisa ditekan dengan kemandirian parpol yang diperkuat.

"Kuncinya itu adalah kemandirian parpol. Dan, itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana banpol dinaikkan," tutur Cucun. 

"KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp12.000," lanjut Cucun.

Sementara, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid alias Cak Udin bilang pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Dia menyinggung anggapan banyak pakar bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu paling brutal.

"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sejumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana pesta demokrasi kita baik Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades itu (menerapkan) demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," kata Cak Udin.

Dalam diskusi itu, sejumlah petinggi PKB lainnya yang hadir antara lain Waketum DPP PKB M. Rano Alfath, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce.

Adapun fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang hadir antara lain Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, serta Ardiansyah.

Halaman Selanjutnya

"Kuncinya itu adalah kemandirian parpol. Dan, itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana banpol dinaikkan," tutur Cucun.