- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pengajar Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Muhammad Nasih mengatakan pemindahan ibukota sebuah keniscayaan sebagai solusi beban berat yang ditanggung Jakarta.
Menurut dia, perpindahan tersebut menjadi salah satu upaya membuat kota yang menjadi simbol negara sebagai kota yang baik.
"Perpindahan ibukota atau pusat pemerintahan negara adalah sesuatu yang sangat biasa, karena pernah dilakukan oleh banyak negara," ujar Nasih dalam diskusi di Fraksi PAN DPR, Rabu 13 Oktober 2010.
Dia mencontohkan negara yang memindah ibukota negaranya terbilang sukses, yakni Brazil memindah ibukotanya dari Rio de Jenairo yang terlalu padat. "Attaturk memindahkan ibukota dari Istanbul ke Ankara setelah berhasil meruntuhkan kekhilafahan "dinasti" Usmaniyah," katanya.
Nasih memaparkan ada dua model pemindahan ibukota. Yakni, memindah pusat pemerintahannya saja ke luar jakarta dan tetap menjadikan Jakarta sebagai ibukota; memindah ibukota dan pusat pemerintahan sekaligus.
"Kedua model ini meniscayakan pemindahan seluruh lembaga negara di level pusat, baik dalam konteks rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," ujarnya.
Lantas ke mana? Nasih tidak menyebut kota baru yang layak. Dia hanya memaparkan empat prasyarat sebuah kota menjadi ibukota yakni, memiliki wilayah cukup luas untuk pengembangan pembangunan; tidak rawan bencana; memiliki infrastruktur memadai terutama jalanan yang luas, bandara, dan stasiun kereta api; dan berpotensi untuk didorong secara cepat memiliki universitas yang dapat menjadi pusat kekuatan sosial dalam masyarakat mengontrol kekuasaan. (umi)
8 Negara dengan Penurunan Tercepat di Asia
Seringkali, negara di Asia mengalami fluktuasi yang signifikan dalam berbagai indikator kunci seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik.
