- Antara/ Regina Safri
VIVAnews -- Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengakui banyak orang yang mempertanyakan eksistensi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah.
Ia juga paham ada juga tak puas dengan keputusan itu. Namun, sebagai dinamika internal partai, Aburizal menilai, itu hal yang sehat dan dinamis.
Ia pun memberikan penjelasan soal pilihan Golkar itu. "Di dalam politik, kita harus membedakan dua hal: yang bersifat strategis dan taktis. Satu menyangkut tujuan besar, dan nasib kesejahteraan Indonesia, " kata dia saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Kantor DPP, Jakarta, Minggu 17 Oktober 2010.
Dalam hal tujuan besar bangsa, Aburizal menegaskan, tak ada tawar menawar. "Kesejahteraan rakyat, kepastian hukum, adalah harga mati. Ia tak boleh ditawar," tegas dia.
Tapi, cara mencapainya adalah persoalan taktis. Di ranah taktis ini, yang harus dikedepankan adalah akal sehat.
"Kadang kita merangkul, kadang kita dirangkul. Kadang berkelit, kadang harus tarik garis tegas," jelas pria yang akrab dipanggil Ical ini.
Misalnya, jelas Ical, adalah kasus Bank Century. Dalam hal ini, Golkar menarik garis tegas dan tidak mundur dari penyelesaian perkara ini.
Juga tak mundur soal kesejahteraan rakyat, seperti isu kenaikan tarif daftar listrik (TDL).
Sementara, masalah siapa yang jadi Gubernur BI, masalah Dubes, masalah Kapolri adalah bukan yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Bukan harga mutlak.
"Saya kira dalam hal ini Golkar telah memainkan perannya dengan baik. We did what we had to do. And we did it well," tegas dia.
Golkar, tambah dia, harus memilih isu dan memilah mana aspek yang strategis dan taktis. "Kalau menyangkut kesejahteraan bangsa, kita harus pertaruhkan segalanya. Kalau soal taktis, kita harus rileks sedikit."
Aburizal juga menjelaskan, dalam kehidupan politik, kemenangan adalah keharusan. Betapapun baik ide dan konsep, tapi kalau tidak punya kekuasaan, itu hanya akan jadi wacana dan tidak terwujud.
Menjadi partai pendukung pemerintah bukannya tak ada tantangan. Ada saja aral melintang soal bagaimana cara menghadapi kompetitor maupun masalah politisasi hukum. "Apapun kita harus hadapi dan siasati untuk mampu menghadapinya," tambah dia.
Jadi menurut Aburizal, "koalisi politik adalah instrumen, bukan tujuan." (sj)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
