Idrus Marham: Demokrasi Adalah Anugerah Sejarah yang Harus Dijaga

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyambut positif gagasan Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Baca Juga

AHY ke Kader Demokrat: Siapkan Diri Kita, Pemilu Itu Awal 2029

Idrus gagasan BSNPG itu bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala  BSNPG atau yang sering di sebut dengan inisial SBN, Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” kata Idrus dalam keterangannya, Minggu, 14 September 2025.

Baca Juga

Golkar Tangkap Ucapan AHY soal Kekuasaan Sinyal Maju Pilpres 2029



Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham

Photo :

• Dok. Istimewa

Ketua Tim Kajian Politik DPP Golkar itu menjelaskan bahwa usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam, lalu dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. 

Baca Juga

FNF Asia: Demokrasi Dalam Tekanan, dari AS hingga Indonesia

Menurutnya, Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.

“Demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga. Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya, dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ujar Idrus.

Dengan tekad tersebut, BSNPG menempatkan diri bukan hanya sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, tetapi juga sebagai benteng moral bagi keberlangsungan demokrasi nasional.

Sebagai informasi, Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Hal ini mengemuka dalam momentum pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024–2029, di mana Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia.

Menurut Syahmud, demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata. Ia menegaskan, demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara.

“Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekedar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” ujarnya.



Ilustrasi Partai Golkar

Photo :

• Antara

Syahmud menambahkan, pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam menentukan arah bangsa. 

Halaman Selanjutnya

Demokrasi, katanya, adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya. Karena itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.