PDIP Sebut Masih Terjadi Ketimpangan Layanan Kesehatan antara Kota dan Daerah Terpencil
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris mengingatkan di balik angka dan laporan statistik tentang sistem kesehatan nasional, terdapat wajah-wajah rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.
Meski data menunjukkan cakupan jaminan kesehatan nasional mencapai 98,3 persen dari Rp280 juta penduduk Indonesia, namun fakta di lapangan belum menunjukan kualitas yang baik.
Charles pun mengatakan, bahwa jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan mutu layanan yang merata agar benar-benar memberi manfaat yang nyata bagi rakyat.
Hal itu disampaikan Charles saat sambutan acara Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia dengan tema ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar oleh DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu 17 September 2025.
“Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit,” kata Charles.
Seminar yang digelar secara daring ini diikuti oleh seluruh jajaran tiga pilar partai.
Di antaranya DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab./Kota Fraksi PDI Perjuangan, serta Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga turut mengikuti acara secara hybrid.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga menyoroti soal kesehatan di daerah seringkali kekurangan sarana, prasarana maupun tenaga kesehatan.
Hal tersebut, kata dia, mengakibatnya rakyat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa tersedia di dekat.
Selain itu, Charles mengatakan keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan juga menjadi persoalan berdasar, standar untuk layanan yang belum rata menambah beban dan banyak laporan tentang waktu tunggu pasien yang masih terlalu lama.
“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi,” tegasnya.
