DPR Minta Polisi Larang Artis Sewa Patwal, tapi Pejabat Boleh

Petugas patwal ditantang bunyikan sirine oleh pengemudi mobil
Sumber :
  • Instagram @dramaojol.id

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengapresiasi langkah Polri menghentikan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Dia pun mengusulkan polisi melarang artis menyewa patwal untuk pengamanan lalu lintas. 

img_title Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Menurutnya, artis-artis yang menggunakan patwal dan membunyikan strobo di jalan raya sangat mengganggu kenyamanan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Nah ini yang menurut saya perlu dihentikan, segera dihentikan hal-hal seperti itu, saya kira ini yang banyak mengganggu,” kata Sarifuddin di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 22 September 2025.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

Rombongan Toyota Fortuner pakai strobo dikawal polisi di jalan tol

Photo :
  • Istimewa

“Apa lagi katakanlah misalnya ada pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi untuk dilakukan pengawalan dan sebagainya, saya kira segera dihentikan oleh pihak kepolisian,” lanjutnya.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

Sarifuddin menegaskan penggunaan strobo dan patwal hanya boleh diperuntukkan bagi pimpinan lembaga, kementerian, dan sejenisnya. Dia meminta Polri memperketat aturan penggunaan patwal dan strobo.

“Saya kira ini supaya tertib lalu lintas betul-betul bisa terjaga. Pertama, pemakaian seperti ini paling tidak hanya sebatas pada pimpinan-pimpinan negara, katakanlah seperti itu,” jelasnya.

“Betul-betul dibatasi, diperketat sedemikian rupa penggunaan strobo dan sebagainya itu hanya orang-orang ini aja, paling tidak kepala negara, pimpinan negara, institusi dan lain sebagainya,” lanjut Sarifuddin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvOnenews/Syifa Aulia

Ilustrasi Gedung KPK

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Ada 2 Pasal yang Langsung Jadi Perhatian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara usai DPR RI menyetujui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut