- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, menyarankan penyederhanaan jumlah partai harus diikuti dengan perilaku politik yang tidak transaksional. Salah satu caranya, koalisi dilakukan sebelum Pemilu.
"Prinsip saya sekarang, perlu kita adakan penyederhanaan," kata Akbar. "Dengan penyederhanaan, kita juga perlu mendorong supaya partai-partai itu melakukan kewajibannya sebelum Pemilihan Presiden dan mereka mencoba menyepakati siapa yang akan menjadi calon Presiden," kata Akbar dalam Simposium Nasional "Revitalisasi Pancasila: Restorasi Sistem Politik dan Tata Pemerintahan" di Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu 27 Oktober 2010.
Karena itu, kata Akbar, koalisi sebelum Pemilu harus didorong terjadi. "Sehingga pada waktu pemilihan anggota legislatif, mereka sudah bisa mengatakan bahwa 'kami nanti kalau kalian pilih calon Presiden kami adalah si A'," kata Akbar.
Dengan begitu, kata Akbar, akan tercipta sebuah sistem checks and balances dari jauh-jauh hari sebelum Pemilu. Jika seandainya yang menang adalah Presiden A, maka kabinet Presiden A diambil dari partai-partai yang dari awal mendukungnya. Sementara, kompetitornya akan berada di luar kekuasaan sebagai penyeimbang.
Model seperti itu, kata Akbar, membuat Indonesia tidak perlu mengarah ke model dua partai seperti di Amerika Serikat. Penyederhanaan bisa dilakukan juga dengan koalisi sebelum Pemilu itu.
Laporan: Fina Dwi Yurhami
Mimpi Jakarta LavAni Hattrick Juara Proliga
Juara bertahan Jakarta LavAni Allo Bank Electric menargetkan kembali menjadi juara Proliga musim 2024 alias hattrick juara.
