- ANTARA/Wahyu Putro
VIVAnews - DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta pekan depan. RUUK ini menimbulkan kontroversial setelah ada penolakan dari kelompok masyarakat Yogyakarta, termasuk keluarga Keraton Kesultanan dan Pakualaman.
"Tanggal 20 Januari kami akan membahas tindak lanjut penugasan Bamus (Badan Musyawarah DPR) tentang penanganan RUUK DIY," kata anggota Komisi II DPR asal daerah pemilihan Yogyakarta, Agus Purnomo, usai rapat internal Komisi II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Januari 2011.
Tanggal 26 Januari, lanjut dia, pembahasan dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Lalu, 2 Februari mendatang akan digelar Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendengar masukan-masukan terkait RUU tersebut."
Sejak saat ini pun, menurut Agus, elemen-elemen masyarakat Yogya sudah mulai berdatangan ke DPR secara bertahap untuk menyampaikan aspirasinya. "Hari ini juga ada warga dari Bantul yang bertemu dengan pimpinan DPR," ungkapnya.
Namun, Agus menambahkan, di tingkat komisi belum ada pembahasan apapun mengenai Yogya karena belum ada keputusan apakah RUUK DIY akan ditangani oleh komisi atau panitia khusus.
"Kalau Bamus DPR meminta Komisi II untuk menangani RUUK DIY, kami sudah siap dengan panja (panitia kerja) komisi. Tapi kalau eskalasi politiknya tinggi, kemungkinan akan dibahas di pansus," terang Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo.
Agus sendiri optimis RUUK akan tuntas dibahas pada masa sidang ini karena poin krusial yang tertinggal hanya satu, yakni mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. "Kalau pembahasan berjalan efektif, pasti bisa," tandas Agus. Kalaupun molor, maka ditargetkan dapat selesai pada masa sidang mendatang.
Ganjar memprediksi akan terjadi polarisasi kekuatan terkait poin alot, pengisian jabatan. Legislator asal PDI Perjuangan itu pun mengingatkan kemungkinan intervensi Sekretariat Gabungan dalam mempengaruhi pandangan partai-partai koalisi pemerintah.
"Setgab pasti akan masuk di sini. Tandanya sekarang sudah terlihat, di mana satu fraksi bisa memiliki dua pendapat terkait RUUK DIY ini," kata dia.
Ganjar meminta semua pihak untuk tidak membawa kepentingan kelompok dan pribadi dalam pembahasan RUU.
Untuk memperlancar pembahasan RUU, Ganjar telah meminta referensi dari Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman terkait soal suksesi Sultan, apabila Sultan telah sepuh atau apabila Sultan belum cukup umur.
"Suksesi dalam Keraton tertuang dalam bentuk konvensi tak tertulis. Maka saya minta pihak Keraton untuk menuliskannya sebagai referensi," kata Ganjar.
AHY Ogah Bebankan Prabowo soal Jatah Menteri Buat Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pasrah terkait jatah menteri yang akan diberikan capres pemenang Pilpres Prabowo Subianto.
