- www.dpr.go.id
VIVAnews -- Partai Gerindra menolak dan meminta pembatalan pembangunan gedung baru DPR. Gerindra menyatakan, gedung baru DPR akan mubazir apabila Ibukota negara nanti dipindah seperti yang direncanakan oleh pemerintah.
"Rencana pembangunan gedung baru DPR hendaknya diimplementasikan dengan wacana pemindahan ibukota yang sekarang sudah bergulir. Apabila pemindahan Ibukota RI menjadi kenyataan, maka gedung baru DPR tersebut menjadi mubazir," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Soepriyatno.
Ia menjelaskan, gedung baru DPR justru bisa tidak berfungsi maksimal. Pasalnya, kebutuhan untuk membangun gedung baru DPR di ibukota yang baru nanti, pasti tidak dapat dihindari.
Oleh karena itu, Gerindra meminta agar anggaran pembangunan gedung yang sudah dialokasikan, dialihkan untuk program produktif yang dapat menyejahterakan rakyat secara konkret.
"Misalnya program pembangunan rumah sakit, pendidikan murah, atau pemberian bantuan hukum bagi TKI," ujar Soepriyatno lagi.
Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menambahkan, alasan-alasan di balik rencana pembangunan gedung baru DPR sangat bisa diperdebatkan. "Memaksakan pembangunan gedung baru menunjukkan absennya sensitifitas terhadap kondisi kehidupan masyarakat," tandasnya.
Jika dikonversikan, lanjut Fadli, total dana pembangunan gedung baru DPR dapat dialihkan untuk tambahan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun.
Sementara, dia melanjutkan, bila dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah baru dengan standar biaya lokal Rp50 juta per ruang kelas, maka anggaran pembangunan gedung baru DPR dapat digunakan untuk mendirikan 12.000 gedung sekolah baru.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Gerindra menilai rencana pembangunan gedung baru DPR sebagai bentuk penghamburan uang rakyat. Surat penolakan rencana pembangunan pun telah disampaikan Gerindra secara resmi kepada pimpinan DPR.
"Karenanya, klaim bahwa semua fraksi mendukung rencana pembangunan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPR baru-baru ini, adalah tidak benar dan merupakan pembohongan publik," tutup Fadli.
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
