- Antara/Widodo S Jusuf
VIVAnews - Pernyataan tokoh lintas agama yang mengungkap 18 Kebohongan langsung direspon Pemerintah dengan mengundang mereka untuk berdialog bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, sebelum menghadiri undangan tersebut, para tokoh lintas agama kembali mengadakan pernyataan terbuka yang akan disampaikan langsung kepada Presiden SBY.
Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia Romo Benny Susetyo mengatakan, bahwa para tokoh lintas agama ini merupakan orang yang tidak bisa dibeli.
"Parpol sudah bisa dibeli, tinggal inilah orang yang tidak bisa dibeli. Saya jamin tokoh agama tidak bisa dibeli. Masyarakat juga bisa menilai mana tokoh agama yang bisa dibeli dan mana yang tidak," tegas Romo Benny di MAARIF Institute, Senin 17 Januari 2011.
Maka diharapkan, imbuhnya, Pemerintah tidak lagi menggunakan retorika. "Stop Lapindo, selesaikan kasus Gayus dan Century sehingga masyarakat tidak disandera oleh kepentingan politik," tandasnya.
Disamping itu, pendeta Andreas A Yewangoe menegaskan komitmen tokoh lintas Agama sebagai pernyataan moral yang mengingatkan kepada pemerintah bahwa ada hal yang tak beres. "Ada kesejangan antara pernyataan dan kenyataan," ujar Andreas Yewangoe.
Meski demikian, tokoh lintas Agama menampik akan adanya kooptasi dan posisi tawar dengan pemerintah dan partai politik manapun. "Kami masih punya otak, kepribadian, dan nurani untuk mengucapkan kebenaran sebagai pelayan umat," ujar Andreas.
"Kalau ada kelompok lain mengatasnamakan tokoh agama itu bukan kami. Namun bila ada kelompok yang merespon, silakan saja tapi kami tidak terkooptasi," kata Andreas.
Sebelumnya, hari ini kelompok yang mengatasnamakan 100 tokoh pergerakan juga menggelar pertemuan sebagai respon dari pernyataan tokoh lintas agama yang menganggap pemerintahan SBY ingkar janji. (umi)