- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Sedikitnya 25 anggota dewan dari berbagai fraksi mendukung pembentukan Panitia Khusus Hak Angket kasus mafia hukum dan perpajakan. Dijadwalkan, Senin 24 Januari 2011 besok, tim pengusul akan menyerahkan ke pimpinan dewan, karena telah memenuhi persyaratan minimal dukungan pembentukan pansus.
Para inisiator Hak Angket ini antara lain Sutjipto (F-PD), Bambang Soesatyo (F-PG), Eva K Sundari (F-PDIP), Ahmad Yani (F-PPP), Lukman Edy (F-PKB), Didi Irawadi (F-PD), Basuki T Purnama (F-PG), Sarifuddin Sudding (F-Hanura), Ganjar Pranowo (F-PDIP), Achsanul Q0sasi (F-PD), Eddy Mihati (F-PDIP) dan lain-lain.
Usulan Pansus Hak Angket ini menyeruak setelah muncul kasus Gayus Tambunan dan sejumlah kasus pajak lainnya. Tidak tertutup kemungkinan dalam pengembangan kasus tersebut jumlah korupsi pajak yang dilakukan Gayus Tambunan bertambah besar. "Saya kira kasus Gayus merupakan puncak gunung es dari terjadinya korupsi secara institusional atau berjamaah di Ditjen Pajak. Ini harus dibuktikan," kata Sutjipto kepada VIVAnews, Minggu, 23 Januari 2011.
Anggota Komisi III DPR ini berpendapat, secara logika sederhana tak mungkin Gayus Tambunan melakukan perbuatan tersebut seorang diri, tanpa melibatkan atasan dan rekan kerja yang satu level ataupun bawahan. Bila terbukti, ini sungguh fenomena mengerikan. Soalnya, dalam sebuah instansi Ditjen Pajak terdapat jaringan yang menggerus kekayaan negara dalam jumlah sangat besar.
Fokus penyelidikan atas Hak Angket perpajakan ini, menurut Sutjipto, antara lain mengetahui intervensi dari istansi pajak atas proses pengadilan pajak. Lalu juga menyelidiki sistem pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan instansi pajak terhadap petugas yang melanggar hukum, hingga seberapa besar kerugian negara akibat kebocoran dan tak efektifnya penerimaan pajak.
Sutjipto memastikan Pansus ini tak berbenturan dengan Panja mafia pajak yang tengah diusulkan Komisi III DPR. "Justru kita ingin kasus ini ditingkatkan ke pembahasan lebih besar. Kalau Panja hanya komisi III saja. Sedangkan pansus lintas komisi dan fraksi," kata wakil Keta Fraksi Demokrat ini.
Pajak saat ini menjadi sumber utama pendapatan negara. Dari tahun ke tahun, pendapatan pajak terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Dalam APBN 2011 diperkirakan 80 persen pendapatan negara dari pajak, atau sekitar Rp800 triliun.(np)
Mobil Dishub DKI Buang Sampah Sembarangan di Puncak Bogor, Ditumpangi Kasatpel
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo buka suara terkait viralnya mobil Dishub berpelat dinas kedapatan membuang sampah sembarangan di puncak Bogor.
