- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Topane Gayus Lumbuun menilai sosok terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan hanya bagian kecil dari sistem kebobrokan yang terjadi di dunia perpajakan Tanah Air.
Petinggi-petinggi pajak yang masih menjabat dan mantan, sebaiknya turut diperiksa. Gayus Lumbuun pun yakin ratusan 'Gayus Tambunan' lain masih berkeliaran.
"Gayus Tambunan itu hanya baut sekrup di mesin mafia pajak yang sudah sekian lama. Periksa dirjen, direktur-direkturnya yang lama," kata Gayus Lumbuun dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, di Jakarta, Minggu malam 23 Januari 2011.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, membongkar mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu tugas penting yang harus diemban Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
Gayus Lumbuun menilai, Satgas sesuai peran dan tugasnya seharusnya fokus kepada kasus-kasus di jajaran pemerintah. Karena, Gayus Lumbuun melanjutkan, Satgas tidak mempunyai kewenangan peradilan atau projusticia sebagai penegak hukum.
"Oleh karena itu, dalam kasus Gayus Tambunan peran Satgas seharusnya terarah kepada Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak," ujar guru besar hukum administrasi negara ini.
Menurut Gayus Lumbuun, perbuatan mafia pajak adalah perbuatan oknum-oknum petugas pajak yang mempunyai kekuasaan bersama perusahaan-perusahaan. Satu hal yang perlu diingatkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak sering takut kepada oknum-oknum petugas pajak.
"Pengusaha-pengusaha itu justru menjadi korban yang potensial atau potencial victim. Para pengusaha ini bisa menjadi pelaku kejahatan atau korban," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur V ini.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki rekening pejabat pajak dan bea cukai mulai dari kepala seksi hingga dirjen. Di lingkungan Ditjen Pajak, yang sedang ditelisik adalah rekening milik 3.616 pejabat dan 12.089 anggota keluarga mereka. Di Bea Cukai 1.245 pejabat dan 3.408 keluarga mereka.
Hasilnya mengejutkan, yaitu banyak ditemukan 'Gayus' lain di instansi tersebut. Pejabat Ditjen Pajak banyak melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar dalam kisaran Rp500 juta hingga Rp27 miliar per pejabat, baik rekening pribadi maupun istri dan anak tanpa didukung adanya dasar transaksi yang memadai. Cerita lengkapnya baca di sini. (art)
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
