- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Hak angket akan kembali digulirkan para politikus Senayan. Para inisiator telah menyerahkan usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan kepada pimpinan DPR, sore ini.
"Kami bersama kawan-kawan lintas fraksi. Ditandatangani sembilan fraksi, ada 29 orang. Jadi 30 orang setelah Azis (Azis Syamsudin, Fraksi Golkar)," kata anggota Fraksi Demokrat, Sutjipto, usai menyerahkan usulan kepada pimpinan DPR, di Jakarta, Senin 24 Januari 2011.
Menurut dia, sejak ide digulirkan, tidak ada fraksi menolak. Sutjipto mengungkapkan semua fraksi sepakat mengungkap keruwetan masalah pajak negeri ini.
Inisiator akan mencoba fokus di penyelidikan. Terutama soal poin penting, apakah institusi pajak telah bekerja dengan baik. Juga soal berapa jumlah Wajib Pajak yang sebenarnya.
"Kekuasaan besar Dirjen kan besar, ini salah satu penyelidikan kita. Untuk memperbesar keuangan negara, supaya aparat bisa dikontrol," kata Sutjipto.
Politikus PKB Bachrudin Nasori yang juga menandatangani usulan itu mengatakan, usulan pembentukan pansus itu tidak ada unsur politik. Tetapi, "Bagaimana pajak ditingkatkan," kata Bachrudin.
Politikus PPP Ahmad Yani mengungkapkan perhitungan penerimaan pajak negara yang hilang mencapai Rp300 triliun setahun. Ahmad Yani menegaskan, Hak Angket ini tidak membidik satu dua orang, tapi memperbaiki sistem perpajakan.
"Tapi kalau di dalam perbaikan itu ada yang kena itu konsekuensi logis. Banyak modus perpajakan ini, mulai dari seperti Gayus, restitusi dan ada transfer pricing, akan kita bongkar semua itu," kata Ahmad Yani.
Politikus PKS Buchori Yusuf mengatakan angket itu juga untuk melihat apakah lembaga perpajakan ini sudah tepat, hanya ditangani setingkat dirjen. "Peraturan perundang-undangan juga perlu diterbitkan. Nuansa ini substansinya lebih mendasar," ujar Buchori.
Inisiator dari Partai Hanura, Syarifudin Sudding mengatakan dia berharap angket yang akan dibentuk itu tidak senasib dengan Century. Sebab, masalah pajak sangat urgen karena menyangkut pendapatan negara. "Pansus ini supaya berlanjut ke proses politik lainnya," kaa Suding.
Bendahara Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan negara dirugikan ratusan triliun dari pajak. Menurutnya, pansus dibentuk dengan target membongkar mafia pajak, dan menyempurnakan UU Pajak. "Ditjen pajak harus diubah setingkat menteri," ujar Bambang.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang menerima rombongan inisiator pembentukan hak angket perpajakan itu mengaku terkejut. Dia mengaku tidak menduga yang diusulkan penggunaan hak angket.
"Kami agak terperanjat yang diajukan hak angket, dan ternyata ini lengkap. Apakah ini nanti akan menggoyang Jonggring Saloka (istilah kayangan) saya tidak tahu. Mudah-mudahan ini bentuk komitmen memperbaiki semua lini," kata Priyo.
Dia menambahkan, pimpinan DPR akan memproses usulan itu apakah akan berlanjut sampai pembentukan panitia angket. Kalau jadi pembentukan itu, artinya ini pansus angket kedua oleh DPR periode ini.
Penggunaan hak angket pertama pada pengusutan skandal bailout Bank Century yang membuat hingar-bingar politik. Sampai-sampai Wakil Presiden Boediono melontarkan angket seolah-oleh telah menjadi industri para politikus Senayan. (umi)
Followers TikToker Gali Loss Melejit Buntut Konten Hewan Ngaji, Polisi: Dia Tak Berpikir Panjang
TikTokers Galih Loss ditangkap polisi buntut kontennya yang diduga menistakan agama Islam. Ia terancam 6 tahun penjara
