- jogjakini.com
VIVAnews -- RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang kontroversial mulai dibahas di Komisi II DPR RI. Dan hari ini, giliran Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memaparkannya di depan dewan.
"Kita hari ini menyampaikan keterangan pemerintah, menyampaikan draf pemerintah RUU Keistimewaan Yogya," kata Gamawan di Gedung DPR, Rabu 26 Januari 2011.
Draft yang akan dibacakan merupakan draf pemerintah yang naskahnya telah disampaikan ke DPR Desember lalu. Akan dibahas dengan draf pembanding dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Isi draf dari para senator itu berbeda dengan usulan pemerintah. Salah satunya, soal posisi Sultan. DPD mendukung Sultan otomatis ditetapkan sebagai gubernur.
DPD juga mempersoalkan konsep gubernur utama yang diajukan pemerintah.
"Semuanya kita dengarkan nanti dalam pembahasan. Apa pendapat DPD, DPR," kata Gamawan menanggapi usulan DPD.
Soal gubernur utama, tambah dia, apakah yang dipersoalkan istilah atau substansi. "Kalau istilahnya kan bisa diganti apa yang cocok, bisa pararadya atau apa. Kalau substansinya ini yang kita bicarakan kan gubernur. Gubernur itu wakil pemerintah. Itu substansinya," katanya Gamawan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan, agenda penyampaian keterangan pemerintah akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat dengan masyarakat.
Menurut dia, semua pihak terkait akan dimintai pendapat. "Termasuk dengan gubernur atau Sultan dan berbagai pihak," ujarnya.
Pembahasan RUUK di level pemerintah sempat mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Yogyakarta, termasuk Keraton Kesultanan dan Pakualaman.
Melodi Bali Memukau New York: Navicula dan Endah N Rhesa Luncurkan Album "Segara Gunung"
Single Segara Gunung diluncurkan di New York, Amerika Serikat yang difasilitasi oleh The Museum for the United Nations-UN Live.
