VIVAnews - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, menilai rencana pemerintah menaikkan gaji presiden dan sekitar 8.000 pejabat negara lainnya tidak tepat dilakukan sekarang. Alasannya, rakyat sedang tertimpa banyak kesusahan, seperti beragam bencana alam dan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik.
"Kenaikan rasanya tidak tepat jika dilakukan sekarang. Sebaiknya kita tundalah sampai pada waktu yang tepat," kata Aburizal usai memberikan bantuan pada warga korban erupsi Gunung Bromo di Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis, 27 Januari 2011.
Politisi yang akrab disapa Ical ini memahami perlunya kenaikan gaji presiden dan pejabat negara lainnya. Dia mengakui rencana kenaikan gaji itu sudah lama direncanakan. "Bukan sesuatu yang tiba-tiba."
Tetapi meski demikian, untuk menaikkan gaji presiden saat ini kondisinya memang kurang memungkinkan. "Maka, saya imbau pemerintah untuk menunda rencana itu sampai pada waktu yang tepat nantinya," jelas Ical yang didampingi sejumlah petinggi Golkar.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan gaji 8.000 pejabat negara wajib dilaksanakan karena Kementerian Keuangan harus menjalankan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur struktur penggajian pejabat negara.
Laporan: M Arief Hidayat
Wamenhan Rusia Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
Wamenhan Rusia Timur Ivanov ditangkap dan ditahan atas dugaan kasus korupsi dengan menerima suap skala besar.
